Denpasar, Gesuri.id – Gubernur Bali I Wayan Koster menegaskan pentingnya perhatian dan dukungan nyata dari pemerintah pusat terhadap pembangunan Pulau Bali yang selama ini memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.
Hal itu disampaikan Koster saat menerima kunjungan kerja Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI yang dipimpin Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera di Gedung Sabha, Jayasabha, Denpasar, Kamis (23/10/2025).
Dalam pertemuan yang juga dihadiri Wakil Ketua BKSAP DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Irene Yosiana Roba Putri, Koster mengungkapkan bahwa Bali telah menyumbang sekitar 53 persen devisa pariwisata nasional, namun belum mendapatkan timbal balik pembangunan yang sepadan.
“Bali kecil, tapi khasiatnya besar. Kami menyumbang lebih dari 53 persen devisa pariwisata nasional. Namun infrastruktur dan dukungan fiskal dari pusat belum sebanding dengan kontribusi yang kami berikan,” ujar Koster.
Ia menambahkan, sepanjang tahun 2025 jumlah wisatawan mancanegara ke Bali sudah mencapai 5,7 juta orang, dan diperkirakan menembus 7 juta wisatawan hingga akhir tahun. Angka tersebut berpotensi menghasilkan devisa hingga Rp167 triliun, dengan rata-rata pengeluaran wisatawan mencapai 1.630 dolar AS per orang — tertinggi di Indonesia.
Meski demikian, Koster menilai tantangan yang dihadapi Bali masih besar, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan penataan investasi asing yang sering kali tidak berpihak kepada masyarakat lokal.
“Kami ingin pembangunan Bali satu pulau, satu tata kelola, dan berbasis budaya. Budaya adalah hulunya, pariwisata hilirnya. Kalau budaya dijaga, pariwisata akan berkembang dengan sendirinya,” tegas Koster.
Ia juga menjelaskan arah pembangunan Bali ke depan melalui konsep Ekonomi Kerthi Bali, yakni ekonomi yang menempatkan alam, manusia, dan budaya sebagai pilar utama. Konsep ini mendorong pertanian organik, energi bersih, industri lokal, serta pariwisata yang berkelanjutan dan berkeadilan.
“Bali bukan sekadar ikon wisata dunia, tapi jati diri bangsa. Karena itu, arah kebijakan pembangunan harus melindungi rakyat dan menjaga roh budaya,” ujar Koster menegaskan.
