Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Wiwin Sumrambah, menyoroti pentingnya perlindungan terhadap lahan pertanian produktif di tengah kabar menggembirakan tentang meningkatnya produksi padi di Jawa Timur pada awal tahun 2025.
"Perlindungan lahan pertanian harus menjadi perhatian khusus pemerintah agar tidak terjadi alih fungsi lahan. Ketegasan kebijakan dari pusat hingga daerah harus linier," kata Wiwin Sumrambah, Selasa (24/6/2025).
Sebagai anggota Komisi B DPRD Jatim, Wiwin memaparkan bahwa sektor pertanian di provinsi tersebut menunjukkan progres signifikan. Berdasarkan data terbaru, potensi produksi padi Jawa Timur pada periode Januari hingga Juli 2025 mencapai 8.784.027 ton gabah kering panen (GKP), meningkat 13,28% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Jika dikonversi ke gabah kering giling (GKG), produksi naik dari 6.449.378 ton menjadi 7.305.785 ton, atau bertambah 856.407 ton. Sementara itu, produksi beras meningkat dari 3.724.001 ton pada 2024 menjadi 4.218.508 ton di 2025, naik sebesar 494.501 ton.
"Capaian ini mempertegas bahwa sektor pertanian adalah fondasi ketahanan ekonomi nasional. Kontribusinya terhadap PDB Indonesia lebih dari 12% menjadikan pertanian bukan hanya penyedia pangan, tapi juga penopang stabilitas harga, pencipta lapangan kerja, dan penguat daya saing bangsa," ucapnya.
Wiwin juga menambahkan bahwa peningkatan produksi turut ditopang oleh kenaikan luas tanam. Luas panen padi Jawa Timur pada periode Januari–Juli 2025 mencapai 1.299.222 hektare, atau naik 13,4% dibanding tahun sebelumnya. Kinerja ini turut mendorong kontribusi sektor pertanian Jatim terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 10,52% year-on-year pada triwulan I 2025.
Namun demikian, Wiwin mengingatkan bahwa capaian ini tidak boleh menjadikan pemerintah lengah. Ia menekankan pentingnya keberlanjutan sektor pertanian, termasuk perhatian pada regenerasi petani yang hingga kini masih didominasi oleh kelompok usia lanjut.
"Pemerintah harus memikirkan langkah-langkah konkret untuk menarik generasi muda ke sektor pertanian, serta memperkuat perlindungan hukum terhadap lahan-lahan pertanian produktif. Tanpa kebijakan yang tegas dan sinergis dari pusat hingga daerah, alih fungsi lahan bisa menjadi ancaman serius terhadap kemandirian pangan bangsa," tegasnya.
Politisi dari Dapil Jombang–Mojokerto itu pun menyampaikan optimismenya terhadap target swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah, khususnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
"Swasembada pangan tidak hanya menjamin ketahanan pangan, tapi juga menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat Jawa Timur," pungkasnya.
