Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Yasonna H. Laoly, menekankan pentingnya penyusunan sistem seleksi pekerja migran yang sepenuhnya transparan dan objektif, terutama untuk program Working Holiday Visa yang belakangan menuai keluhan publik karena hambatan sistem dan dugaan ketidakadilan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Plt Dirjen Imigrasi, Ombudsman RI, dan perwakilan Pejuang DemoSDUWHV, Yasonna menegaskan bahwa proses seleksi yang sehat harus memberikan standar, indikator, dan mekanisme penilaian yang jelas.
“Sistem harus dibuat sangat fair. Bahkan kalau kalah pun, peserta harus tetap merasa fair karena semua indikator terbuka dan objektif,” ujar Yasonna.
Ia mencontohkan pengalaman Kemenkumham ketika menerima 17.300 CPNS dengan tingkat pendaftar mencapai ratusan ribu orang. Proses tersebut menjadi benchmarking karena dilaksanakan secara transparan dan mengutamakan merit.
Menurut Yasonna, metode serupa dapat diterapkan untuk seleksi pekerja migran ke Australia maupun negara lainnya.
“Semua pendaftar diterima dulu dalam rentang waktu tertentu. Lalu mulai disaring dengan indikator jelas—mulai dari dokumen, skor TOEFL, IELTS, sampai sistem ranking. Dengan begitu semua tahu batas lulus dan batas kalahnya,” tegasnya.
Ia mendorong Ditjen Imigrasi mempertimbangkan model seleksi modern, termasuk kemungkinan outsourcing sistem penilaian agar lebih profesional dan akurat.
“Ini era digital. Transparansi adalah kunci. Jangan beri celah bagi siapa pun untuk menuduh subjektivitas atau ketidakadilan,” imbuhnya.
