Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Banten, Yeremia Mendrofa, menyoroti masih banyaknya sekolah tingkat SLTA sederajat maupun jenjang di bawahnya yang belum memiliki sarpras memadai.
Kondisi tersebut diperkuat dengan temuan Ombudsman RI yang mencatat, 76 persen dari 90 sekolah swasta tingkat SLTA di Banten belum memiliki sarpras layak.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan Marsinah Lebih Layak
Menurut Yeremia, diperlukan audit komprehensif oleh dinas terkait terhadap penggunaan anggaran sekolah dan program pemenuhan sarpras yang bersumber dari APBD maupun APBN. Audit ini dinilai penting untuk memastikan anggaran benar-benar digunakan sesuai peruntukannya dan mencegah potensi penyelewengan.
“Data ini harus disajikan secara lengkap kepada Pak Gubernur sebagai bahan pengambilan kebijakan anggaran ke depan,” ujar Yeremia.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keterbatasan fiskal daerah tidak boleh menjadi alasan stagnannya perbaikan sarpras sekolah. Ia mendorong Pemprov Banten untuk lebih serius mengoptimalkan dana CSR dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Banten.
“Pemenuhan sarpras tidak melulu harus dari APBD. Bisa juga melalui DAK APBN atau CSR swasta. Selama ini saya belum melihat keberpihakan nyata CSR dunia industri terhadap pendidikan di Banten,” katanya.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan Marsinah Lebih Layak
Yeremia menilai, langkah cepat sangat dibutuhkan, terutama untuk sekolah swasta yang terlibat dalam program sekolah gratis serta sekolah negeri yang masih kekurangan fasilitas. Menurutnya, CSR dapat menjadi solusi alternatif di tengah ketatnya anggaran pembangunan.
“Kalau anggaran dari APBN dan APBD cukup ketat, ya harus cari jalan keluar. Manfaatkan CSR untuk membantu peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di Provinsi Banten,” tegasnya.
