Jakarta, Gesuri.id - Komisi D DPRD DKI Jakarta menyoroti masih adanya kendala dalam penopingan pohon di ibu kota. Ketua Komisi D, Yuke Yurike, mengungkapkan keterbatasan alat dan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor utama lambatnya proses pemangkasan atau topping pohon, terutama saat memasuki musim hujan.
Menurut Yuke, saat ini alat berat seperti skylift dan gergaji mesin yang dimiliki Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI jumlahnya belum mencukupi untuk mengakomodasi seluruh wilayah. Akibatnya, laporan warga terkait pohon rawan tumbang kerap menumpuk dan penanganannya memakan waktu lebih lama.
“Distamhut sudah bekerja keras, tapi faktanya peralatan kita masih terbatas. Begitu juga SDM-nya. Kalau alat dan personel tidak ditambah, antrean penopingan pohon akan terus panjang,” ujar Yuke di Gedung DPRD DKI, baru-baru ini.
Selain itu, Yuke mengingatkan agar penopingan pohon dilakukan secara profesional dan bebas pungutan liar (pungli). Ia menegaskan bahwa seluruh proses harus dilakukan berdasarkan permintaan resmi warga atau hasil patroli petugas, bukan karena adanya permintaan berbayar dari oknum tertentu.
“Kita minta pengawasan diperketat. Jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan situasi. Penopingan itu untuk keselamatan warga, bukan untuk dijadikan lahan bisnis,” tegasnya.
Komisi D DPRD DKI pun mendorong Pemerintah Provinsi Jakarta untuk menambah anggaran pembelian alat dan merekrut tenaga lapangan tambahan. Langkah ini dinilai penting agar penopingan pohon bisa dilakukan lebih cepat dan merata di seluruh wilayah Jakarta, sekaligus meminimalkan risiko pohon tumbang yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.
