Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike mengatakan penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak berdiri pada satu kebijakan tunggal.
“Kalau kita melihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, termasuk sejak era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, ada kebijakan normalisasi sungai yang berdampak pada relokasi warga ke rumah susun. Prinsipnya, pemukiman harus disiapkan lebih dulu, lalu warga dipindahkan secara manusiawi,” kata Yuke.
Menurut Yuke, proses relokasi kerap menghadapi tantangan karena status kepemilikan lahan warga yang beragam. Namun, jika suatu kawasan sudah dinilai tidak layak dan membahayakan, negara wajib menyiapkan solusi.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan Marsinah Lebih Layak
“Kalau suatu kawasan sudah jelas tidak layak dan membahayakan, negara wajib memikirkan ke mana warga harus dipindahkan. Alasan utama mereka bertahan di sana karena hidup dan penghidupan mereka ada di situ,” jelasnya.
Yuke menegaskan relokasi tidak boleh menimbulkan persoalan baru bagi warga. Pengalaman masa lalu menunjukkan pemindahan ke lokasi yang terlalu jauh justru memicu masalah sosial dan ekonomi.
“Jangan sampai setelah dipindahkan, justru muncul persoalan baru: jarak terlalu jauh, biaya hidup meningkat, dan akses kerja terganggu. Karena itu relokasi harus disosialisasikan dengan matang,” ujarnya.
Yuke menyebut keterbatasan hunian masih menjadi pekerjaan rumah besar Jakarta. Baik rumah susun sewa, rumah susun milik, maupun hunian murah dinilai belum mencukupi kebutuhan warga.
“Faktanya, hunian di Jakarta masih sangat kurang. Mau tidak mau, pembangunan ke depan harus vertikal. Namun untuk pembangunan vertikal pun, mencari lahan bukan perkara mudah,” tutur Yuke.
Selain aspek hunian, Yuke menyoroti persoalan kesehatan di permukiman padat. Menurutnya, banyak kawasan dengan sanitasi tidak layak sehingga relokasi ke hunian yang lebih sehat justru menjadi solusi.
“Di permukiman padat penduduk, masih banyak hunian yang tidak layak secara kesehatan. MCK masih komunal, bahkan ada yang sistem sanitasi langsung ke sungai. Ini jelas tidak sehat,” ujarnya.
Baca: Ganjar Ajak Kader Banteng NTB Selalu Introspeksi Diri
Yuke juga menekankan pentingnya pembenahan tata ruang dan daerah aliran sungai (DAS). Ia mengingatkan bahwa penataan sungai tidak cukup hanya dengan betonisasi.
“Di DAS sungai, penataan tidak cukup hanya betonisasi. Harus ada penanaman pohon yang tepat. Pohon keras penting untuk menahan air dan abrasi,” katanya.
Menurut Yuke, penanganan banjir Jakarta tidak bisa dilakukan sendiri tanpa kerja sama lintas wilayah, mengingat Jakarta berada di posisi hilir.
