Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Yulian Gunhar mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh, audit independen, hingga pencabutan izin terhadap lembaga surveyor minerba yang dinilai tidak kredibel.
Pernyataan tersebut disampaikan Yulian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM dan 12 surveyor minerba di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/12).
Menurut Yulian, selama ini independensi lembaga surveyor minerba belum memiliki ukuran yang jelas, sementara sanksi terhadap surveyor bermasalah juga nyaris tidak terdengar.
“Independensi lembaga surveyor ini tidak ada ukurannya, dan tidak ada punishment yang tegas bagi surveyor yang tidak kredibel,” kata Yulian.
Ia mengungkapkan berbagai temuan di lapangan, mulai dari perbedaan hasil uji kalori batubara hingga dugaan adanya penyesuaian laporan sesuai pesanan pihak pemberi kontrak.
“Ada perusahaan yang RKP-nya disetujui dengan spesifikasi tertentu, tapi setelah disurvei kualitasnya turun. Pertanyaannya, yang salah siapa? Apakah sistem Minerba atau surveyornya?” ujarnya.
Yulian kembali mengusulkan agar pemerintah mengoptimalkan peran surveyor milik BUMN seperti Sucofindo dan Surveyor Indonesia, yang dinilai memiliki sistem pengawasan dan pertanggungjawaban lebih jelas karena dapat diaudit oleh negara.
“Kalau BUMN, bisa diaudit BPK. Tapi kalau surveyor swasta, sangat rawan hasil lab disesuaikan dengan kepentingan pemberi kontrak,” tegasnya.
Ia juga meminta Komisi XIII DPR RI membentuk tim pengawas khusus untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh lembaga surveyor minerba, termasuk pemberian reward bagi yang kredibel dan sanksi tegas bagi yang melanggar.
“Kalau tidak kredibel, coret saja izinnya. Negara tidak boleh terus dirugikan oleh tata kelola surveyor yang seperti ini,” pungkas Yulian Gunhar.
