Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan I Wayan Sudirta menegaskan pentingnya ketegasan dan transparansi Kejaksaan dalam menangani persoalan dana konsinyasi proyek Tol Antasari–Depok yang hingga kini masih menyisakan tanda tanya publik.
Hal tersebut disampaikan Wayan Sudirta dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat dengar Pendapat Umum (RDPU) Kasus Dana Konsinyasi Tol Antasari-Depok dan Kriminalisasi Mantan Bupati Tanimbar Oleh Kejaksaan di Komplek Parlemen Senayan, Senin (8/12/2025).
Menurut Wayan, DPR tidak menuntut aparat penegak hukum bekerja secara sempurna, namun publik berhak mendapatkan kepastian hukum ketika muncul kasus-kasus mencolok yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan.
“Kami tidak menuntut jaksa itu sempurna. Tapi kalau ada kasus mencolok seperti ini, tentu perlu ketegasan. Kehidupan kita sekarang ini seperti berada di rumah kaca, apa pun mudah terlihat,” ujar Wayan.
Ia mengapresiasi berbagai terobosan yang telah dilakukan Kejaksaan Agung dalam upaya reformasi internal, namun mengingatkan agar kebijakan di tingkat pusat benar-benar sejalan dengan praktik di daerah.
“Pertanyaannya, apakah gerak langkah dan kebijakan Kejaksaan Agung berbanding lurus dengan apa yang terjadi di daerah? Ini yang perlu dijawab secara jujur,” tegas politisi senior PDI Perjuangan itu.
Wayan juga menekankan bahwa penggunaan kewenangan oleh pimpinan Kejaksaan untuk melakukan pembenahan internal bukanlah bentuk penghukuman, melainkan upaya menjaga marwah institusi.
“Memberikan tindakan itu bukan menghukum anak buah, tetapi memberi kejujuran. Kalau ada kesalahan, pastikan ditindak karena kesalahannya, bukan karena tekanan,” ujarnya.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa Kejaksaan merupakan milik publik dan harus dijaga bersama. Kritik dan masukan yang disampaikan DPR, kata dia, lahir dari rasa cinta agar institusi penegak hukum tetap cemerlang dan dipercaya masyarakat.
