Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Yulian Gunhar menyoroti lemahnya fungsi pengawasan terhadap lembaga surveyor minerba yang dinilai berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi negara.
Hal itu disampaikan Yulian Gunhar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Dirjen Minerba Kementerian ESDM dan 12 surveyor minerba terdaftar di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/12).
Dalam rapat tersebut, Yulian mempertanyakan secara tegas mekanisme pertanggungjawaban surveyor minerba, terutama ketika terjadi pelanggaran seperti perubahan hasil uji laboratorium atau penyimpangan spesifikasi teknis mineral dan batubara.
“Surveyor ini bertanggung jawab kepada Dirjen Minerba. Kalau terjadi pelanggaran, seperti hasil lab diubah atau ada penyimpangan, apakah betul semuanya hanya dilaporkan tanpa pengawasan langsung?” ujar Yulian.
Ia mengkritisi fakta bahwa penunjukan surveyor sepenuhnya dilakukan melalui skema business to business (B2B) antara perusahaan tambang dan lembaga surveyor, tanpa kontrol memadai dari pemerintah.
“Kalau pengusaha tambang menunjuk surveyor sendiri, bahkan bisa membentuk surveyor sendiri, lalu hasilnya hanya dilaporkan ke Minerba, di mana fungsi pengawasannya?” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Yulian menilai kondisi tersebut membuka ruang konflik kepentingan dan manipulasi data kualitas komoditas, seperti nilai kalori batubara, yang berdampak langsung pada penerimaan negara dan kerugian bagi konsumen.
“Kalau praktik ini sudah berlangsung bertahun-tahun, berapa besar kerugian negara yang sebenarnya terjadi?” ujarnya.
Ia pun mendorong Komisi XIII DPR RI agar memasukkan rekomendasi pembentukan tim pengawas surveyor minerba dalam kesimpulan rapat, sebagai langkah awal pembenahan tata kelola sektor pertambangan.
