Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Yulian Gunhar mempertanyakan sejauh mana peran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM dalam mengawasi kerja lembaga surveyor yang berkontrak langsung dengan perusahaan pertambangan.
Hal tersebut disampaikan Yulian Gunhar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Dirjen Minerba dan 12 surveyor minerba terdaftar di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/12).
Yulian menyoroti lemahnya kontrol negara terhadap kerja sama antara surveyor dan perusahaan tambang, meskipun izin operasional surveyor diterbitkan oleh Dirjen Minerba. Menurutnya, ketika terjadi penyimpangan di lapangan, fungsi pengawasan negara kerap tidak terlihat secara nyata.
“Surveyor ini dapat izin dari Minerba, lalu berkontrak dengan perusahaan tambang. Pertanyaannya, seberapa besar peran Dirjen Minerba ketika terjadi penyimpangan dalam hasil survei?” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Ia mengungkapkan praktik di lapangan yang menunjukkan perbedaan hasil survei meski dilakukan oleh lembaga surveyor dengan pola kerja yang sama. Menurut Yulian, perbedaan hasil tersebut sering kali dipengaruhi oleh pihak yang memberikan order.
“Ini fakta di lapangan. Hasil surveior bisa berbeda tergantung order. RKP-nya 4.200, di lembaga survei tertentu bisa keluar 3.800, lalu diuji ulang bisa kembali 4.200. Bahkan ada yang dari 4.200 tiba-tiba jadi 4.600,” ungkapnya.
Kondisi tersebut, lanjut Yulian, menimbulkan kerugian baik bagi negara maupun pelaku usaha yang dirugikan akibat ketidakpastian hasil survei. Ia menilai situasi ini menunjukkan masih lemahnya pengawasan terhadap perilaku surveyor yang tidak kredibel.
“Ini yang saya maksud, fungsi pengawasan Minerba itu di mana? Kalau surveyor tidak kredibel, punishment-nya apa? Bisa dievaluasi, dibekukan, atau dicabut izinnya atau tidak?” tegasnya.
Yulian kembali mendorong optimalisasi peran surveyor milik BUMN seperti Sucofindo dan Surveyor Indonesia, yang dinilainya memiliki sistem pertanggungjawaban jelas kepada negara.
“Kemampuan Sucofindo dan Surveyor Indonesia lebih dari cukup. Pertanggungjawabannya jelas kepada negara, keuntungannya kembali ke negara. Kenapa kita tidak memberdayakan lembaga surveyor BUMN?” pungkas Yulian Gunhar.
