Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi XII DPR RI, Yulian Gunhar memperingatkan pemerintah mengenai potensi hilangnya pendapatan negara sebesar Rp45 triliun akibat rencana pemangkasan target produksi batu bara nasional yang dinilai memiliki risiko fiskal terlalu tinggi.
“Jadi kami menotalkan, pemasukan dari PNBP Royalty, Iuran Tetap, dan PBB P3 ditambah pajak penghasilan badan, kurang lebih mencapai Rp45 triliun,” kata Gunhar dalam Rapat Kerja bersama Menteri Investasi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/2).
Legislator PDI Perjuangan ini menyoroti rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang hendak menurunkan kuota produksi batu bara secara signifikan. Target produksi rencananya dipangkas dari 790 juta ton menjadi 600 juta ton, atau terjadi pengurangan sekitar 20%.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
Yulian Gunhar memaparkan kalkulasi rinci mengenai dampak ekonomi dari pengurangan volume ekspor tersebut. Jika ekspor berkurang 190 juta ton dengan asumsi harga 73 dolar AS per ton, nilai perdagangan yang hilang mencapai 13,87 miliar dolar AS atau setara Rp228,85 triliun.
Hilangnya nilai ekspor tersebut akan memicu efek domino pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Negara diprediksi kehilangan pendapatan dari sektor royalti sebesar 8,5% dari total nilai tersebut, atau senilai Rp19,45 triliun.
Selain royalti, kas negara juga tergerus drastis dari sisi pajak penghasilan (PPh) Badan. Dengan asumsi biaya operasional 50%, potensi pajak korporasi yang menguap dari kebijakan ini diperkirakan mencapai Rp20,9 triliun.
Gunhar mempertanyakan korelasi kebijakan ini dengan upaya pemerintah menarik investasi. Di satu sisi negara gencar mengundang investor, namun di sisi lain justru memangkas sumber pendapatan pasti yang mengganggu stabilitas keuangan.
“Kalau menurut saya itu manajemen risikonya terlalu tinggi,” ujarnya.
Baca: Ganjar Tekankan Kepemimpinan Strategis
Dampak negatif kebijakan ini dinilai tidak hanya berhenti pada angka fiskal semata. Pengurangan produksi secara drastis dikhawatirkan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor pertambangan dan ekosistem pendukungnya yang sangat kompleks.
Gunhar mendesak Kementerian Investasi di bawah pimpinan Rosan Roeslani untuk berdiskusi kembali dengan kementerian terkait. Kebijakan ini perlu dikaji ulang agar tidak menjadi bumerang bagi perekonomian nasional yang sedang membutuhkan banyak anggaran.
“Kami di dalam ruang rapat ini memberikan masukan kepada Pak Menteri Rosan, monggo didiskusikan kembali kepada menteri-menteri terkait, terkait dengan kehilangannya devisa kita,” tutupnya.
