Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi XII DPR RI, Yulian Gunhar, mengutuk keras aksi kekerasan yang terjadi dalam sengketa lahan antara warga dan perusahaan tambang di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan.
Insiden berdarah itu terjadi di lokasi pembangunan jalan hauling milik PT Mustika Indah Permai (MIP), anak usaha Adaro Energy, di Desa Telatang, Kecamatan Merapi Barat, pada Senin (5/1/2026) sekitar pukul 10.30 WIB.
Baca: Ganjar Harap Kepemimpinan Gibran Bisa Teruji
Dalam insiden pembacokan tersebut, dua karyawan perusahaan mengalami luka berat dan hingga kini masih menjalani perawatan intensif.
Gunhar menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus mengecam segala bentuk kekerasan yang timbul akibat konflik agraria dan pertambangan.
“Saya mengutuk keras tindakan kekerasan dalam bentuk apa pun. Persoalan sengketa lahan tidak boleh diselesaikan dengan cara-cara brutal yang mengancam keselamatan jiwa,” tegas Gunhar dalam keterangannya, Minggu (11/1/2026).
Politikus PDI Perjuangan itu turut menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban. Ia berharap korban segera mendapatkan penanganan medis terbaik dan dapat pulih.
Ia juga mendesak agar seluruh proses pembangunan jalan hauling PT Mustika Indah Permai ditangguhkan sementara sampai persoalan sengketa lahan diselesaikan secara adil, transparan, dan melibatkan seluruh pihak terkait, terutama masyarakat setempat.
“Penangguhan ini penting untuk mencegah eskalasi konflik yang lebih luas dan memberi ruang bagi penyelesaian masalah secara bermartabat,” katanya.
Baca: Ganjar Minta Parpol Pendukung Wacana Kepala Daerah
Gunhar juga meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus pembacokan tersebut dan memproses para pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa pandang bulu.
Ia menegaskan, peristiwa ini harus menjadi peringatan serius bagi seluruh perusahaan tambang agar mengedepankan pendekatan dialogis, menghormati hak-hak masyarakat, serta mematuhi prinsip keadilan sosial dalam setiap aktivitas pertambangan.
“Negara tidak boleh kalah oleh kekerasan. Penegakan hukum yang tegas dan penyelesaian konflik yang berkeadilan adalah kunci agar kejadian serupa tidak terulang,” tutur Gunhar.
