Jakarta, Gesuri.id - Pansus Pajak dan Retribusi Daerah DPRD Kabupaten Malang akhirnya memanggil PLN UP3 Malang terkait dugaan potensi penyimpangan bagi hasil Pajak Penerangan Jalan (PPJ).
Pada rapat yang dilaksanakan di kantor DPRD Kabupaten Malang, Pansus Pajak dan Retribusi Daerah mendorong agar dilakukan sinkronisasi data antara PLN dan Pemkab Malang. Hal itu untuk meminimalisir loss Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari PPJ.
BaCa: Ganjar Tekankan Kepemimpinan Strategis
“Kita mau rapikan data, target kita akhir tahun atau kalau sesuai standar ya cukup lama, tapi target kita akhir tahun sudah ada data yang riil. Jadi kita bisa tahu jumlah potensi loss-nya dari pendapatan daerah kita akibat tidak adanya sinkronisasi data ini berapa,” kata Ketua Pansus Pajak dan Retribusi Daerah DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, Selasa (28/10).
Zulham mengungkapkan, ada sekira 84 ribu titik penerangan jalan umum (PJU) di Kabupaten Malang yang belum dilengkapi KWh meter.
“Ada temuan cukup menarik, ternyata di Kabupaten Malang ini masih ada potensi-potensi loss, karena masih ada 84 ribu titik PJU yang tidak ada meterisasi. Jadi penggunaannya tidak bisa kita ukur berapa,” jelasnya.
Dibeberkan Zulham, ribuan PJU yang belum dilengkapi KWh meter itulah jadi salah sebab PPJ tidak maksimal. Dalam hal ini, PLN dan Pemkab Malang sama-sama dirugikan.
BaCa: Ganjar Ajak Kader Banteng NTB Selalu Introspeksi Diri
“Sebenarnya PLN lebih banyak menderita kerugian, tetapi di sisi lain Pemkab juga perlu tahu berapa sih angkanya,” tuturnya.
Lebih jauh, Zulham bilang, dengan adanya perapian data tersebut akan membuat PAD lebih terdongkrak. Ia pun optimistis hal tersebut bisa segera direalisasikan.
“Dengan merapikan data nanti akan ketemu berapa yang seharusnya kita bayar, mana titik-titik yang kemudian kita seharusnya tidak bayar, nanti akan ketemu sehingga pemasukan daerah kita akan rapi,” pungkasnya.
