Jakarta, Gesur.id - DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bangka Barat menolak wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Sikap tersebut merupakan hasil keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan yang digelar di Jakarta. Partai berlambang banteng itu tetap menginginkan Pilkada dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat.
Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bangka Barat, Marudur Saragih, mengatakan pemilihan langsung merupakan bentuk partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpin daerah, khususnya di tingkat kabupaten.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
"Kami dari DPC PDIP terkait pilkada, yang dipilih oleh DPRD ini hasil Rakernas kami, di Jakarta itu kami menolak untuk dilakukan pemilihan di DPRD. Ini memang kita pertama berharap Pilkada dipilih masyarakat secara langsung. Supaya mereka bisa berpartisipasi dalam memilih pimpin yang baik di daerah khusus di kabupaten," kata Marudur kepada Bangkapos.com.
Marudur menegaskan, hingga saat ini wacana perubahan mekanisme Pilkada masih sebatas pembahasan dan belum ada keputusan resmi. Dinamika politik pun masih terus berkembang sambil menunggu kebijakan politik yang dituangkan dalam regulasi, apakah Pilkada tetap dipilih langsung oleh masyarakat atau melalui DPRD.
"Selama ini perlu dibenahi itu, bagaimana kita melakukan Pilkada lebih baik lagi. Perlu dibenahi, terutama dengan memperkuat peran penyelenggara dan pengawas pemilu seperti KPU dan Bawaslu agar proses pemilihan berlangsung lebih transparan, jujur, dan adil, sehingga menghasilkan pemimpin yang berkualitas," harapnya.
Menurutnya, jika alasan yang mengemuka adalah efisiensi anggaran, maka yang perlu dibenahi adalah tata kelola pelaksanaannya, bukan mengurangi hak politik masyarakat.
Ia menilai Pilkada yang digelar lima tahun sekali merupakan amanat Undang-undang dan bagian dari proses demokrasi yang harus terus dievaluasi agar semakin baik.
"Karena ini berupa wacana masih mengkaji supaya melihat partisipasi masyarakat dalam Pilkada cukup baik, tinggal bagaimana perbaiki yang kurang saja. Salah satu alasan yang ada. Menurut kami, pengurus partai yang ada juga melihat bagaimana respon masyarakat. Kami melihat banyak masih ingin pemilihan tetap dilaksanakan," katanya.
Baca: Ganjar Sebut Kehadiran Megawati Bertemu Presiden Prabowo
Terkait kekhawatiran DPRD menjadi pusat transaksi politik jika Pilkada dilakukan secara tidak langsung. ia menyebutkan bahwa setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangan.
Namun, keterlibatan masyarakat dalam memilih kepala daerah dinilai penting agar pemimpin terpilih memiliki tanggung jawab langsung kepada rakyat melalui visi dan misi yang disampaikan saat kampanye.
"Makanya ini masih dalam bentuk wacana kita tunggulah keputusan politik dibuat, kalau bicara kekurangan tentu ada, kelebihan tentu ada. Kalau menurut kami masyarakat harus tetap dilibatkan, berpartisipasi di dalam memilih kepala daerah," harapnya.
