Jakarta, Gesuri.id - DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menolak pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.
Ketua DPC PDI Perjuangan Inhil, Andi Darma Taufik, mengatakan bahwa Pilkada merupakan hak rakyat dan merupakan cita-cita reformasi. Jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran.
Baca: Ganjar Harap Kepemimpinan Gibran Bisa Teruji
"Hari ini kami PDI Perjuangan menolak pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Karena itu hak rakyat, kita berdemokrasi, reformasi, cita-cita reformasi kita bersuara dan sebagainya," ujar Andi, Rabu (7/1).
Dikatakannya, selama beberapa periode Pilkada langsung oleh rakyat, semuanya berjalan baik-baik saja. Apabila hal ini dikaitkan dengan tindakan korupsi, tentunya berbicara orangnya.
"Kalau bicara anggaran, soal bicara korupsi kan itu orangnya, bukan masalah pemilihan langsungnya. Tapi, bagaimana pun sikap PDI Perjuangan sudah jelas, dan kami sebagai kader di daerah akan mendukung pemilihan tetap di masyarakat, karena tidak mencuri hak rakyat," jelas Andi.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
Menurutnya, pemilihan langsung oleh rakyat merupakan ruang bagi mereka untuk bersuara, memberikan dukungan dan berekspresi terhadap kepala daerah yang akan memimpin mereka.
"Demokrasi di Indonesia akan mundur jika hanya dengan alasan soal anggaran. Kalau soal korupsi itu kan personal, orang per-orang. Sementara kita sudah maju, kenapa harus mundur lagi," katanya.
Namun demikian, kata Andi, yang perlu disiapkan pemerintah adalah instrumen yang baik dan hak rakyat tidak diambil.
