Jakarta, Gesuri.id - DPC PDI Perjuangan Kebumen dengan tegas menolak sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih lewat DPRD.
Kebijakan pilkada tak langsung dinilai akan menciderai nilai-nilai demokrasi yang selama dibangun dengan susah payah.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kebumen Saiful Hadi menyampaikan, perubahan sistem sistem pilkada dikhawatirkan merusak tatanan demokrasi. Pilkada tak langsung juga berpotensi akan menghilangkan hak politik rakyat dalam menentukan sosok calon pemimpin.
Baca: Ganjar Pranowo Tak Ambil Pusing Elektabilitas Ditempel Ketat
"Jadi, kami sudah putuskan. Semua pengurus satu suara, menolak Pilkada oleh DPRD," tegasnya, kepada Radar Jogja, Selasa (20/1).
Saiful menyatakan, penolakan pilkada tak langsung telah menjadi hasil kesepakatan rapat kerja nasional (rakernas) PDIP tahun 2026. Dalam keputusan partai, kata dia, PDIP akan berupaya mengawal hak kedaulatan rakyat melalui pelaksanaan pilkada langsung.
Penegasan ini tidak lain untuk memperkuat legitimasi serta kepastian masa jabatan yang bersifat tetap lima tahun. "Pilkada harus dilaksaknakan langsung, karena ini hak rakyat. Itu pernyataan sikap partai," bebernya.
Lebih lanjut, pilkada langsung selama ini menjadi sarana rakyat untuk terlibat aktif dalam proses demokrasi. Partai berlabang banteng moncong putih ini juga mendorong pilkada berbiaya rendah.
Antara lain melalui penerapan sistem e-voting dan penegakan hukum bagi pelanggar pemilu sepeti adanya praktik money politic atau politik uang.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
Selain itu, PDI Perjuangan mendorong upaya pencegahan secara serius terkait pembiayaan rekomendasi calon atau sering disebut mahar politik. Termasuk pembatasan biaya kampanye yang selama ini dinilai merogoh kocek terlalu fantastis.
Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai DPC PDI Perjuangan Kebumen Sarimun menambahkan, pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan menutup ruang partisipasi masyarakat, termasuk generasi muda untuk melek politik. PDIP tak ingin merusak marwah demokrasi yang tumbuh dari partisipasi masyarakat.
Menurutnya hak-hak politik rakyat tidak boleh dikorbankan atas nama efisiensi anggaran maupun kepentingan politik jangka pendek. "Tegas kami tolak, karena ada hak politik rakyat yang harus dikorbankan," ujarnya.
