Jakarta, Gesuri.id - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Mojokerto melontarkan kritik keras terhadap wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Langkah tersebut dinilai bukan sekadar kemunduran demokrasi, melainkan upaya sistematis untuk menghidupkan kembali praktik oligarki dan politik transaksional di ruang-ruang tertutup.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Mojokerto, Santoso Bekti Wibowo, menegaskan bahwa penolakan ini merupakan sikap ideologis partai yang tegak lurus pada semangat reformasi.
Baca: Megawati Soekarnoputri Kunjungi Kantor Baru Megawati Institute
Menurutnya, mengalihkan mandat suara rakyat kepada segelintir elite di parlemen adalah bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi.
"Mengalihkan Pilkada kepada DPRD berarti merampas hak politik rakyat. Ini membuka ruang lebar bagi praktik politik transaksional dan penguatan oligarki kekuasaan. Pemimpin yang kuat dan legitimatif hanya bisa lahir dari kepercayaan langsung rakyat, bukan hasil lobi-lobi di ruang gelap," tegas Santoso, Selasa (20/1).
Senada dengan Santoso, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Mojokerto, Ery Purwanti, menyoroti bahwa Pilkada langsung adalah capaian krusial pasca-1998 yang tidak boleh diganggu gugat.
Ia menilai alasan efisiensi atau teknis yang sering digaungkan pendukung Pilkada tidak langsung hanyalah dalih untuk menjauhkan rakyat dari proses pengambilan keputusan.
"Demokrasi kita tidak boleh mundur. Pilkada langsung adalah kedaulatan rakyat yang utuh. Masyarakat memiliki hak mutlak untuk menilai dan memilih pemimpin yang benar-benar bekerja untuk kepentingan publik," ujar politisi wanita yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Mojokerto itu.
PDI Perjuangan Kota Mojokerto menekankan bahwa jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaan Pilkada langsung, solusi yang diambil seharusnya adalah pembenahan sistem, bukan penghapusan hak pilih.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan Marsinah Lebih Layak
Ia mendesak pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk fokus pada penguatan integritas, yakni eningkatkan kualitas pengawasan dan integritas penyelenggara.
Kedua rransparansi pendanaan, yakni memperbaiki sistem pendanaan kampanye untuk menekan biaya politik dan yang terakhir adalah edukasi politik, yakni mendorong partisipasi masyarakat yang lebih subtansial.
Ia menandaskan bahwa demokrasi itu harus diperkuat dan diperbaiki kualitasnya, bukan justru dipangkas. PDI Perjuangan disebutnya akan tetap konsisten berdiri bersama rakyat untuk menjaga nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dari ancaman kemunduran demokrasi
