Ikuti Kami

Capres 2024, Saiful Hadi: Tegak Lurus Instruksi Partai 

“Setuju terhadap pernyataan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah selaku Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Ir Bambang Wuryanto".

Capres 2024, Saiful Hadi: Tegak Lurus Instruksi Partai 
Ketua DPC PDI Perjuangan Kebumen Saiful Hadi.

Kebumen, Gesuri.id - Ketua DPC PDI Perjuangan Kebumen Saiful Hadi menegaskan jajarannya akan setia menunggu dan patuh terhadap instruksi partai terkait kandidat yang akan diusung sebagai Capres pada Pemilu 2024 mendatang.

Baca: Kasus Brigjen Tumilaar, Budiman Ingatkan SBY Akan Hal Ini..

Pernyataan ini merupakan bentuk tanggapan atas berita yang beredar terkait deklarasi sejumlah kader yang menyatakan dukungan Capres sebelum turun instruksi dari Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri. Kemudian berita itu berkembang dan muncul pernyataan dari Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, Bambang Wuryanto atau yang familiar disapa Bambang Patjul.

“Setuju terhadap pernyataan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah selaku Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Ir Bambang Wuryanto atau Bambang Patjul bahwa banteng selalu dalam barisan,” ucap Saiful Hadi. Senin (11/10).

Saiful yang juga anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Fraksi PDI Perjuangan ini tidak memungkiri bahwa pihaknya memang mengusulkan Puan Maharani sebagai Capres 2024. Keputusan ini dinilai belum final, lantaran keputusan soal Capres merupakan hak prerogatif yang dimiliki oleh Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.

Ia menjelaskan, bahwa usulan itu sifatnya bukan paksaan, melainkan sebagai bahan masukan dengan memposisikan diri tetap tegak lurus terhadap perintah partai sembari menunggu instruksi dari Ketua Umum.

“Dalam usulan itu ada penegasan, apapun keputusan Bu Mega kami tetap tegak lurus. Saya berharap dan optimis bahwa PDI Perjuangan tetap solid berada dalam satu barisan. Satu komando Bu Mega,” terang Saiful.

Baca: New FPI ke Permukaan? Kapitra: Penuhi Dulu Asas Ormas 

Di sisi lain, usulan mengenai Puan Maharani sebagai Capres itu muncul sebelum ada Surat dari DPP terkait larangan membahas capres. Sejauh ini pihaknya justru masih fokus membantu pemerintah dalam penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19.

“Kami menerima surat dari DPP tentang penegasan komunikasi politik atau larangan membahas Capres per 11 Agustus 2021. Setelah muncul surat tersebut maka kami tidak berbicara lagi, karena kami juga sedang berupaya concern bersama pemerintah untuk keluar dari masa sulit akibat pandemi,” tutupnya. Dilansir dari derapjuang.id.

Quote