Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevry Sitorus menyoroti kelalaian penyelenggara Pemilu yang menyebabkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Pemilihan Suara Ulang (PSU).
Menurut Deddy, putusan itu merupakan ulah dan kecerobohan penyelenggara pemilu. Itu sebab, negara harus menanggung kembali beratnya beban anggaran PSU Pilkada.
Baca: Ganjar Pranowo Dukung Efisiensi Anggaran
"Sekarang rakyat disuruh bayar lagi Rp1 triliun buat kelalaian kita semua. Yang bener aja tanggung jawab kita dimana. Masalah SKCK, ijazah, administrasi yang tanggung jawab siapa? KPU dong mundur. Pecat semua yang di daerah itu pak DKPP," ujar Deddy dalam rapat Komisi II DPR RI dengan Penyelenggara Pemilu, Kamis (27/2/2025).
"Putusan MK jelas semuanya habis, kalau nggak ada yang tanggung jawab yang jaga republik ini siapa? masa iya urusan remeh temeh gini," imbuhnya.
Deddy mengatakan putusan MK harus jadi perhatian serius, lantaran Pilkada bermasalah harus menjadi bahan evaluasi bersama.
Dia turut menyayangkan total permohonan sengketa pilkada yang mencapai 310 dari total pelaksana pilkada di 545 daerah.
Namun, lanjut Deddy, bukan berarti di luar 310 tanpa masalah. Terlebih, dari 235 pilkada yang tak dibawa ke MK, 37 diantaranya merupakan kotak kosong. Sehingga, persis hanya tersisa 198 daerah.
Baca: Ganjar Pranowo Belum Pastikan Maju Pada Pilpres 2029
"198 daerah itu bukan berarti tidak bermasalah, either pelanggarannya terlalu masif sehingga tidak bisa dibuktikan atau orang udah capek," kata dia.
Sementara itu, Deddy menyerukan mundur berjamaah kepada seluruh pejabat KPU, Bawaslu, Kemendagri, hingga DPR buntut putusan MK soal Pilkada 2024.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan 24 daerah untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024. Perintah itu merupakan putusan sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kepala daerah yang berlangsung pada Senin, 24 Februari 2025.
