Bandung, Gesuri.id - Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Tubagus Hasanuddin meminta aparat dan instansi terkait menegakan aturan main terhadap gerakan yang getol menyuarakan pergantian Presiden mengingat masa kampanye Pilpres 2019 belum bergulir.
"Ini ada kelompok tertentu yang tak ikuti aturan main yang ditetapkan negara, mengganggu ketentraman, dan berpotensi menciptakan konflik horizontal," katanya di Bandung, Jumat (3/8).
Baca: Aksi 2019 Ganti Presiden di Gerai Markobar Salah Sasaran
Pria yang akrab disapa Kang Hasan itu menambahkan dengan kondisi tersebut sudah semestinya gerakan yang mengusung tagar #2019gantipresiden itu dihadapi dengan pendekatan aturan.
Tahapan-tahapan Pilpres, tegasnya, sudah diatur sedemikian rupa. Menjadi tugas semua pihak untuk menghormatinya dan tak berlaku seenaknya. Sifatnya pun mengikat, apalagi ini merupakan aturan yang dibuat negara dalam konteks berdemokrasi.
"Bacaleg saja, mengkampayekan dirinya tak bisa sembarangan, apalagi belum saatnya, ini bisa dipidana, Pilpres pun demikian semangatnya, jadi aturan harus ditegakan baik KPU, Bawaslu, maupun aparat penegak hukum, tegakan aturan," katanya.
Mantan Komisi I DPR RI itu menyatakan bahwa gerakan ganti presiden itu telah menganggu suasana kebatinan masyarakat bukan omong kosong. Bahkan, banyak pihak termasuk kalangan akar rumput yang meminta terang-terangan kepadanya untuk melakukan perlawanan.
Baca: Yusuf Supendi Tegaskan 2019 Tak Ganti Presiden
"Mereka mendesak turun ke lapangan, saya minta tak melakukannya, khawatir terjadi bentrokan, ini kan tak ada gunanya, karena akan mencederai demokrasi dan merugikan masyarakat, kami sendiri jelas menginginkan Jabar tetap kondusif," katanya sambil meminta masyarakat tak terprovokasi.
