Surabaya, Gesuri.id – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa kualitas dan keberlangsungan demokrasi di Indonesia hanya dapat dijaga apabila pemilu berlangsung secara bebas, jujur, adil, serta terbebas dari intervensi kekuasaan.
Pernyataan tersebut disampaikan Hasto jelang menghadiri Sidang Terbuka Promosi Doktor Pangi Syarwi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Senin (20/7/2026).
Acara tersebut turut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan politisi, di antaranya Ganjar Pranowo, Juru Bicara PDI Perjuangan Mohamad Guntur Romli, serta Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Deni Wicaksono. Adapun jajaran penguji yang hadir antara lain Prof. Ramlan Surbakti, Prof. Muhammad Asfar, dan Prof. Siti Zuhro.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Hasto menggarisbawahi pentingnya forum akademik untuk menguji dan mengkritisi fenomena politik kontemporer, mulai dari pergeseran perilaku pemilih hingga gejala pelemahan institusi politik.
“Demokrasi yang sehat membutuhkan institusi politik yang kuat, pelembagaan partai yang matang, serta pemilu yang berlangsung tanpa intervensi negara maupun penyalahgunaan kekuasaan. Pemilu tidak boleh diarahkan sekadar untuk memelihara kepentingan kekuasaan,” ujar Hasto.
Ia menilai demokrasi akan menjadi rapuh apabila proses politik terlalu bertumpu pada ketokohan figur, kekuatan modal, mobilisasi aparatur negara, dan keterlibatan pemerintah. Menurutnya, seluruh tahapan pemilu—mulai dari pencalonan, masa kampanye, penggunaan fasilitas publik, hingga pemungutan suara—wajib dijaga independensinya.
“Ketika negara campur tangan terlalu jauh dalam kompetisi politik, dampaknya tidak hanya merusak satu partai, melainkan meruntuhkan kepercayaan rakyat terhadap sistem demokrasi itu sendiri,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hasto mengaitkan pentingnya independensi politik dengan momentum refleksi Peristiwa 27 Juli 1996 (Kudatuli). Peristiwa bersejarah tersebut, menurutnya, memberi pelajaran berharga mengenai bahaya intervensi negara terhadap kedaulatan partai politik.
“Otoritarianisme era modern tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan fisik secara terbuka. Ia bisa menyusup melalui pembatasan ruang kritik, pelemahan elemen masyarakat sipil, penegakan hukum yang selektif, hingga penyempitan kebebasan berekspresi,” jelas Hasto.
Ia menambahkan bahwa jaminan atas kebebasan berpendapat, berserikat, kebebasan pers, dan kebebasan akademik merupakan pilar utama demokrasi.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
“Demokrasi membutuhkan kritik serta mekanisme pengawasan dan keseimbangan (checks and balances). Stabilitas politik yang dibangun dengan membungkam suara kritis bukanlah stabilitas yang demokratis,” tambahnya.
Di akhir pemaparannya, Hasto menyampaikan apresiasi terhadap penelitian disertasi Pangi Syarwi yang melibatkan 1.600 responden di Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Riset tersebut meneliti fenomena pembagian suara pemilih (split ticket voting) yang dipengaruhi oleh faktor isu, personalisasi figur, serta identifikasi partai.
“Demokrasi di Indonesia tidak boleh bergantung sepenuhnya pada figur semata. Sistem ini harus dibangun melalui pelembagaan partai, kaderisasi yang berjenjang, kepemimpinan berideologi, serta budaya politik yang menjunjung tinggi kebebasan berpikir,” pungkasnya.
