Semarang, Gesuri.id - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Hendrar Prihadi (Hendi) mengatakan, dalam 15 bulan lagi Indonesia akan melaksanakan Pemilu yang besar di mana pemilihan Presiden dan pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan pada tahun yang sama.
Untuk itu, dalam rangka mensukseskan Pemilu mendatang, setiap pihak diharapkan dapat memanfaatkan waktu tersebut secara efisien, salah satunya dengan mempersiapakan pengadaan yang tepat.
Baca: Ketua BSPN DKI: Perlu Penguatan Materi PPSD Dapil Jaksel
“Saya meyakini seluruh pribadi (anggota) KPU yang hadir di sini merupakan pribadi yang tangguh, yang dengan luar biasa ingin mensukseskan Pemilu 2024,” tutur Hendi, saat Konsolidasi Nasional Dalam Rangka Kesiapan Pemilu Tahun 2024 di Jakarta Utara, Jumat (2/12).
Hendi meyakini, anggota KPU tangguh dalam mengahadapi tantangan dan tekanan dari berbagai pihak.
Oleh karena itu, banyak persiapan yang perlu dilakukan secara cermat, salah satunya pengadaan barang/jasa logistik yang tepat, agar pelaksanaan Pemilu dapat berjalan dengan lancar.
Berdasarkan pandangan LKPP, setidaknya terdapat 10 isu logistik dalam pelaksanaan Pemilu 2024, mengingat, luasnya wilayah pemilihan yang akan dilaksanakan, serta banyaknya pemilih yang akan ikut serta dalam Pemilu 2024. Isu-isu tersebut diantaranya adalah jumlah volume logistik yang sangat besar, beragamnya kondisi geografis di tempat pemilihan, jadwal yang sangat ketat, kesiapan SDM, terbatasnya kemampuan pelaku usaha, spesifikasi teknis yang sangat presisi, ketidakpastian bakal calon, sensitif secara politis, adanya potensi masalah hukum dan ketersediaan PDN.
Baca: Ini Arahan Penting Sukur Saat HUT ke-18 Repdem
Berdasarkan isu tersebut, LKPP telah melakukan analisa dan mengelompokkanya ke dalam siklus pengadaan logistik Pemilu 2024.
Hendi menjelaskan, siklus tersebut terdiri dari lima bagian yaitu perencanaan pengadaan, analisa pasar, strategi pengadaan, eksekusi strategi dan Monitoring Evaluasi.
“Siklus tersebut dilakukan untuk mengantisipasi isu Pemilu di atas yang tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan, sehingga pengadaan yang dilaksanakan akan tepat sasaran dan tepat regulasi. Saya berharap, KPU dapat melaksanakan pengadaan logistik yang tepat, sehingga pemenuhan kebutuhan logistik di seluruh daerah dapat terpenuhi,” tutup Hendi.
