Tulang Bawang, Gesuri.id - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan H. KRH. Henry Yosodiningrat, SH. MH. menegaskan, segala upaya segelintir kelompok yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain harus dilawan.
"Kita sering lihat broadcast di grup WhatsApp, bendera HTI terus berkibar hingga detik ini. Padahal organisasi tersebut sudah dibubarkan," ungkap Henry dalam kegiatan Sosialisasi Pancasila bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Tulang Bawang, Kamis (4/4/2019).
Henry menyampaikan dirinya turut terlibat dalam proses pembubaran HTI yang juga dibahas di Komisi II DPR. "Untuk membubarkan HTI gak gampang. Presiden mengeluarkan Perppu. Dan banyak Fraksi-fraksi partai politik yang ada di DPR, karena itu kebetulan dibahas di Komisi II, dan saya ada di dalamnya. Saya bisa tunjuk hidung, si A dari fraksi ini, si B dari fraksi itu, mereka menentang itu Perppu, karena tahu arahnya untuk membubarkan HTI," ungkapnya.
Henry mengaku bersyukur Pemerintah bersama DPR berhasil membubarkan HTI sebagai organisasi terlarang karena menentang Pancasila. "Alhamdulillah kita berhasil menggolkan, mengesahkan Perppu itu menjadi Undang-Undang. Berdasarkan itulah HTI dibubarkan. Tapi nyatanya bendera HTI masih berkibar. Bahkan masih mendukung salah satu pasangan Capres. Saya gak menyebut pasangan calon presiden yang mana. Kalian bisa melihat sendiri."
Henry tidak terbayang kalau negara Khilafah akan terjadi di Indonesia. "Leher manusia itu kayak leher ayam aja enaknya disembelih. Kita lihat di banyak negara yang terjadi seperti itu."
Ditegaskan Henry, kenapa Pancasila harus dijaga, dibumikan dan tetap dijadikan sebagai Ideologi Bangsa serta Falsafah Kehidupan berbangsa dan bernegara, karena PANCASILA dengan nilai-nilai luhur yang di dalamnya digali dari Bumi Nusantara dan sejalan dengan AL-QURAN.
"Maka sebagai bangsa Indonesia dan sebagai umat Islam yang berpedoman pada Al-Quran-Hadist, sudah barang tentu kita MENOLAK segala upaya untuk MENGGANTIKAN Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan dasar dan bentuk negara yang lain (seperti Khilafah misalnya)," demikian Henry.
