Jakarta, Gesuri.id - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri meminta para kadernya untuk berani bersuara jika ada petugas pemilihan yang tak memberikan hak pilih kepada warga negara.
"Kalau memang masyarakat punya animo memilih, sudah mendaftar untuk mencoblos, ya harusnya dikasih. Tak usah banyak alasan," ungkap Megawati melalui keterangan tertulis, Senin (15/4).
Baca: Peristiwa Sydney, Kecurangan Sistematis
Dia menegaskan bahwa memilih merupakan hak bagi setiap warga negara dan itu sudah diatur oleh konstitusi yaitu UUD 1945. Megawati lantas mengingatkan agar benar-benar memahami aturan yang sudah ditetapkan dari Konstitusi hingga tingkat peraturan KPU.
"Setiap warga negara punya hak yang sama di mata hukum. Jadi kalau tak diberi hak memilih, protes boleh, mengadu boleh. Saya lihat kemarin di Sydney, di Hongkong, laporkan saja," tegas Megawati.
"Saya katakan, untuk apa kita masuk parpol kalau tidak membela kebenaran?" lanjutnya.
Pernyataan Megawati pun diamini oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Dia menyebut bahwa partainya memang mendorong kader-kadernya agar hak memilih dan dipilih yang dijamin Konstitusi benar-benar dilaksanakan.
"Siapapun warga negara yang punya hak memilih harus diberikan. Bila C6 (formulir undangan, red) tak diberikan karena ada yang mengerahkan RT/RW melakukan demikian, maka warga bisa datang dengan hanya membawa KTP," kata Hasto.
Selain itu, kata Hasto, PDI Perjungan juga mendorong para kadernya untuk bersatu padu dengan partai politik Koalisi Indonesia Kerja untuk bersama-sama mengawasi jalannya pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada 17 April.
Seperti diketahui, ratusan wagra negara Indonesia di beberapa negara lain dikabarkan tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Di Sydney, Australia misalnya Ribuan WNI di kecewa karena terpaksa golput. Pasalnya, masih banyak WNI yang mengantre untuk memilih tapi waktu sudah selesai. Selain itu, Pelaksana Pemilu Luar Negeri (PPLN) Sydney juga tidak sanggup menampung lonjakan warga yang antusias ikut pemilu. Akibatnya, banyak warga yang membuat petisi untuk diadakan pemilu ulang.
Baca: Diduga Curang, Sari Minta Pencoblosan di Sydney Diulang
Kejadian serupa terjadi di Hong Kong. Banyak WNI yang menunjukkan kekecewaannya karena merasa dihalang-halangi untuk memberikan suara. Dari video yang beredar, ada seorang wanita yang mengamuk. Dia merasa banyak orang ingin mencoblos dan mengantre di luar TPS, sementara di dalam TPS banyak kursi kosong.
Kecurangan pemilu pun sempat dirasakan langasung oleh mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus kader PDI Perjuangan, Basuki Tjahja Purnaman atau Ahok. Dari video yang tengah viral, nampak Ahok mengamuk saat hendak menggunakan ham pilihnya di Osaka. Hal ini karena antrean yang tidak jelas, sehingga Ahok protes kepada PPLN untuk mengikuti aturan. Pasalnya, PPLN tidak mendahulukan DPT, melainkan membiarkan pemilik DPTb menyelak antrean. Masalah antrean yang kacau balau ini juga dirasakan oleh WNI lainnya di Osaka.