Jakarta, Gesuri.id - Kader PDI Perjuangan Eddy Tarmidi Widjaja menekankan sudah seharusnya azas musyawarah mufakat diutamakan dalam sebuah demokrasi Pancasila.
Hal itu terkait konsolidasi politik yang nampak dari susunan dan komposisi Pimpinan DPR dan MPR yang menjadi bukti bahwa telah terjadi penguatan basis politik dukungan ke Presiden Jokowi.
Baca: Eddy: Tak Benar Ning Lia 'Calon Boneka' di Pilwali Surabaya
Lebih lanjut Eddy mengatakan berbagai pihak tidak harus saling memusuhi dan menjatuhkan dalam mengelola negara ini. "Pentingkan tujuannya sama untuk kemajuan dan kemakmuran NKRI," ujarnya kepada Gesuri, Selasa (8/10).
Mas Eddy, sapaannya, yang juga bakal calon di Pilwali Surabaya berpesan agar nilai-nilai demokrasi Pancasila terus digali dan diterapkan dalam mengelola negara ini.
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan bersyukur Ketua DPR dan MPR berasal dari basis utama pengusung Presiden Jokowi.
Hasto mencatat dukungan terhadap kedua ketua itu mencapai lebih dari 60.7 persen kursi di DPR. Selain itu, lanjutnya, akibat membaiknya komunikasi politik dengan Partai Gerindra.
"Sehingga bisa dimaknai bahwa konsolidasi politik Pemerintahan Jokowi berhasil dan berjalan baik, jauh lebih bagus daripada kondisi tahun 2014 yang lalu,” ungkap Hasto dalam rilisnya kepada Gesuri.
Demikian halnya dengan konsolidasi di bidang hukum. Menurut Hasto penegasan KPK sebagai lembaga eksekutif seusai keputusan MK, dan revisi UU KPK menjadikan Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat memiliki legitimasi dan legalitas yang kuat untuk menentukan arah kebijakan politik hukum nasional.
Dampaknya, ujar Hasto, pasar akan merespons positif sebab dengan berhasilnya konsolidasi politik dan hukum, berbagai ketidakpastian dan resiko politik akan berkurang drastis.
Baca: Tak Ada Aturan Ketua DPR dan MPR Diisi dari Partai Berbeda
Hasto menambahkan PDI Perjuangan optimistis kedudukan presiden semakin kuat dan presiden bertanggung jawab dalam menentukan arah konsolidasi politik hukum, termasuk road map pemberantasan korupsi, khususnya melalui upaya pencegahan.
“Seluruh calon menteri harus memiliki integritas yang tinggi, namun juga sosok pemimpin di bidangnya, sehingga memiliki pemahaman terhadap hal ihwal kementrian yang akan dipimpinnya, sekaligus sosok yang berani mengambil langkah terobosan,” ungkapnya.
