Pesawaran, Gesuri.id - Ketua DPC PDI Perjuangan Pesawaran, M Nasir, telah sah sebagai Ketua DPRD Pesawaran.
Pelantikan terhadap dirinya telah dilakukan pada Senin (7/10) di gedung DPRD Pesawaran.
Baca: Kantor Sekretariat DPC Pesawaran Bakal Rampung Akhir Tahun
Ketua DPC PDI Perjuangan Pesawaran itu selanjutnya 'ditemani' oleh tiga orang wakil ketua, yaitu Paisaludin dari Partai Amanat Nasional (PAN), Musannif Yasser Syamsurya dari Partai Demokrat dan Zulkarnain dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Pelantikan tersebut menindaklanjuti Surat Keputusan (SK) Gubernur Lampung Nomor G/669/B.01/HK/2019 tertanggal 25 September 2019 tentang Peresmian, Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Pesawaran Masa Jabatan 2019-2024.
Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona yang hadir dalam pelantikan, berharap DPRD Kabupaten Pesawaran dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan sebaik-baiknya.
"Terutama yang sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata Dendi Ramadhona dalam sambutannya, Senin (7/10).
Dendi Ramadhona juga berharap supaya fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan DPRD Pesawaran dapat dilakukan dengan sungguh-sungguh.
“Saya berharap kepada segenap anggota DPRD Pesawaran, agar dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang dimiliki, senantiasa diarahkan dan diorientasikan untuk memperkuat pondasi awal perkembangan pemerintahan," ucap Dendi Ramadhona.
Menurut Dendi Ramadhona, hakekat penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai azas otonomi diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
“Hakikat pemerintahan ini, harus menjadi pedoman utama, dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di daerah, termasuk Pesawaran sebagai daerah otonom yang baru,” ujar Dendi Ramadhona.
Baca: DPC Pesawaran Terima Kedatangan Duet Banteng Ini
Atas dasar itulah, Dendi Ramadhona menilai, bila prioritas pembangunan harus di letakkan kepada program-program yang dapat mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian.
Sehingga dapat menopang penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan, serta pemerataan hasil-hasil pembangunan, sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Sebagaimana yang menjadi prioritas pembangunan nasional," tandas Dendi Ramadhona.
