Jakarta, Gesuri.id - Politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, menduga isu DPT ganda yang digulirkan oleh kubu lawan tim kampanye Jokowi-Ma'ruf lebih merupakan persoalan politis, ketimbang administratif.
Masinton mendasarkan dugaannya pada adanya DPT ganda yang semula diklaim sejumlah 25 juta kemudian berubah menjadi 8 juta. Ia mengatakan bahkan KPU sendiri menaksir jumlah adanya DPT ganda tidak lebih dari 2 juta.
"Ini sekarang kan soal jumlah yang berubah-berubah, yang datang bukan dari KPU, tetapi datang dari Tim Pasangan Prabowo-Sandi, dari 25 juta ke 8 juta. Cuman dalam hitungan hari saja bisa susut-susut begitu, ini kan artinya kredibilitas dari mereka yang sampaikan diragukan. Sementara KPU menyampaikan tidak lebih dari 2 jutaan, dan ini terus disisir. Nah jadi saya melihat ada motif politik juga menyampaikan itu, dari 25 juta ke 8 juta," kata Masinton dalam acara diskusi publik "DPT Bermasalah, Hak Pilih Terancam" yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute di Menteng, Jakarta Pusat,(14/9).
Menurutnya, isu tersebut sengaja digulirkan sebagai antisipasi bagi pihak lawan Jokowi-Ma'ruf seandainya kalah dalam Pemilu 2019 nanti.
"Saya melihat ini lebih kepada motif politiknya, seakan-akan dibuat kisruh. Nanti kan ujung-ujungnya incumbentnya (dituding) menggunakan DPT yang bermasalah untuk melegitiminasi kemenangannya. Mungkin sudah antisipasi kalah, namanya juga strategi," ujarnya.
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan itu mengakui bahwa masalah DPT ini merupakan masalah yang selalu muncul di tahun pemilihan. Tetapi menurutnya itu dikarenakan faktor administratif, seperti ada pemilih tetap yang sudah meninggal atau berpindah domisili.
Ia mengatakan pihak yang berkepentingan pada kepastian jumlah DPT seyogyanya memperhatikan akurasi data. Masinton meminta pihak-pihak yang berkepentingan memperhatikan data termutakhir di daerah-daerah yang menurutnya jumlah DPT ganda tidak sampai angka dua ribuan.
"Kalau kita menyampaikan angka kan kita harus didasari penghitungan yang akurat. Kalau di beberapa daerah itu kan hitungan-hitungan hasil pemutakhiran, (memang) ada DPT ganda, tapi itu tidak ada dua ribuan, jadi misalnya kalau dikalikan dengan 514 kabupaten/kota kita saja angkanya di bawah dua jutaan, itu masih di bawah toleransi KPU," terangnya.
Lebih dari segalanya, ia berharap agar lembaga yang berwenang mengurusi kependudukan dan daftar pemilih dapat membenahi data yang ada. Baginya, ini semata-mata agar demokrasi Indonesia semakin berkualitas.
"Apa yang harus dibenahi hari ini dan kedepan itu, kita harus menyelesaikan seluruh data administrasi kependudukan kita, sehingga yang begini tidak berlarut-larut. Apalagi diolah menjadi soal politis. Jangan DPT jangan dijadikan alat yang untuk mendegradasi kualitas penyelenggaraan pemilu. Karena apapun penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, demokratis, akan melahirkan kepemimpinan yang berkualitas dan demokratis buat rakyat," ungkapnya.
