Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menanggapi sikap Partai Amanat Nasional (PAN) yang menyatakan keberatan terhadap wacana penaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menjadi 5 persen dalam revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
Ganjar mendorong agar DPR segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu. Menurutnya, forum formal di parlemen jauh lebih transparan untuk menguji argumentasi setiap partai sekaligus memberi ruang bagi partisipasi publik luas.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
“Sebaiknya pansus segera dibentuk agar ruang perdebatan terbuka, publik bisa terlibat & seluruh argumen masing-masing partai bisa disampaikan secara terbuka,” ujar Ganjar saat dihubungi, Jumat (18/9).
Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyoroti adanya perbedaan suara antarelite partai koalisi pascapertemuan informal sejumlah ketua umum parpol beberapa waktu lalu.
Menurut Ganjar, keberatan yang disuarakan PAN menunjukkan bahwa kesepakatan politik terkait parliamentary threshold memang belum bulat.
“Beberapa waktu lalu kan ada klaim dari pertemuan para ketua partai minus PDI Perjuangan yang mengatakan salah satu isu soal PT ‘disetujui’ 5%. Maka keberatan itu bagian bentuk kebelumsepakatan dari partai-partai yang kemarin bertemu,” tuturnya.
Ganjar mendorong agar DPR segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu. Menurutnya, forum formal di parlemen jauh lebih transparan untuk menguji argumentasi setiap partai sekaligus memberi ruang bagi partisipasi publik luas.
“Sebaiknya pansus segera dibentuk agar ruang perdebatan terbuka, publik bisa terlibat & seluruh argumen masing-masing partai bisa disampaikan secara terbuka,” ujar Ganjar saat dihubungi, Jumat (18/9).
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyoroti adanya perbedaan suara antarelite partai koalisi pascapertemuan informal sejumlah ketua umum parpol beberapa waktu lalu.
Menurut Ganjar, keberatan yang disuarakan PAN menunjukkan bahwa kesepakatan politik terkait parliamentary threshold memang belum bulat.
“Beberapa waktu lalu kan ada klaim dari pertemuan para ketua partai minus PDI Perjuangan yang mengatakan salah satu isu soal PT ‘disetujui’ 5%. Maka keberatan itu bagian bentuk kebelumsepakatan dari partai-partai yang kemarin bertemu,” tuturnya.
