Ikuti Kami

PDI Perjuangan Tak Mungkin Gelembungkan Suara di Jawa Timur

Hasto: Semua bisa dikomunikasikan, mari kita selesaikan bersama-sama.

PDI Perjuangan Tak Mungkin Gelembungkan Suara di Jawa Timur
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto di Gedung B DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4).

Jakarta, Gesuri.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menegaskan pihaknya tidak mungkin melakukan penggelembungan suara Pemilu 2019. Hal ini merupakan tanggapannya terhadap tudingan rekan sekoalisinya, PKB ikhwal adanya penggelembungan suara di Surabaya, Jawa Timur.

"Semua bisa dikomunikasikan, mari kita selesaikan bersama-sama," ujar Hasto di Gedung B DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4).

Baca: Pemilu Dituding Curang, Jangan Selesaikan Sendiri

Hasto memang meminta PKB untuk menghentingkan tudingan tersebut. Dia menilai tidak mungkin ada penggelembungan suara mengingat publik termasik partai politik bisa mengakses dokumen C1. "Kan semua dokumen C1 bisa kita lihat kembali. Masing-masing bisa mengajukannya (dokumen C1)," ujarnya.

Meski membantah melakukan penggelembungan suara, PDI Perjuangan tak menampik jika ada salah data yang dimasukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke dalam sistem penghitungan pemilu berbeda dengan suara yang ada di dalam dokumen C1. Dia menduga hal terjadi karena adanya human error.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan wajar jika human error terjadi. Pasalnya, proses pemasukan data yang dilakukan oleh petugas KPU terjadi hingga dini hari.

"Jadi proses-proses kesalahan aritmetik di sini bisa terjadi. Bisa juga ini sebuah ada unsur kesengajaan kecurangan menggelembungkan," ujarnya.

Hasto lantas memberikan contoh kesalahan data yang terjadi di Sulawesi Selatan. Dia menyebut ada perbedaan suara dari Partai Gerindra di salah satu TPS di sana sehingga suara Gerindra dalam situng KPU lebih tinggi dari C1.

"Ini kami tidak langsung menuduh Gerindra curang, penggelembungan. Kami lihat ini kan bisa diluruskan di dalam rekapitulasi di atasnya. Jadi proses-proses kesalahan aritmetik di sini bisa terjadi," ujar Hasto.

Lebih lanjut, Hasto meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan kajian mendalam sebelum mengambil keputusan agar tidak merugikan pihak tertentu. Hal itu menanggapi rekomendasi Bawaslu agar KPU melakukan penghitungan suara ulang di Surabaya.

"Jangan sampai membuat pernyataan yang merugikan, apalagi ada indikasi misalnya dengan pihak-pihak tertentu. Maka dengan segala sesuatunya harus cermat yang keluar dari institusi KPU maupun Bawaslu itu," kata Hasto.

Di tempat yang sama, Ketua Bapilu PDI Perjuangan Bambang Dwi Hartono menyesalkan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu. Dia menilai Bawaslu terkesan tidak percaya dengan kinerja panitia pengawas di setiap TPS.

"Belum lagi bagaimana Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pemilihan Kecamatan telah bekerja keras siang malam. Jadi evaluasi mestinya buat Bawaslu sendiri," ujar Bambang.

Bambang lantas menegaskan jika pihaknya menunggu keputusan yang dikeluarkan oleh KPU terkait dengan rekomenasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu. 

"Saya yakin KPU pasti tahu persis kondisi di lapangan. Kita kembalikan kepada penyelenggara," ujarnya.

Baca: PDI Perjuangan Gelar Pameran Lukisan Kebudayaan Nasional

Sebelumnya, sekitar lima partai politik di Kota Surabaya dan seorang caleg DPR RI telah melaporkan adanya kecurangan berupa penggelembungan suara pada ratusan tempat pemungutan suara saat penghitungan suara pemilu 2019 ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya pada Rabu (20/4).

Lima parpol tersebut adalah DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Surabaya, DPC Partai Gerindra Surabaya, DPC Partai Hanura Surabaya, DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Surabaya, DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan caleg DPR RI dari Partai Golkar Abraham Sridjaja.

Quote