Ikuti Kami

Penampungan Rohingya Penuh, Mahfud MD Sebut Pemerintah Sedang Cari Lokasi dan Sumber Pembiayaan

Menurut Mahfud MD, tempat penampungan sementara yang disediakan pemerintah saat ini sudah tidak dapat menampung lebih banyak pengungsi.

Penampungan Rohingya Penuh, Mahfud MD Sebut Pemerintah Sedang Cari Lokasi dan Sumber Pembiayaan
Cawapres Mahfud MD

Jakarta, Gesuri.id - Cawapres nomor urut 3 yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD mengungkapkan kesulitan yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam menampung warga Rohingya yang terus berdatangan. 

Menurut Mahfud MD, tempat penampungan sementara yang disediakan pemerintah saat ini sudah tidak dapat menampung lebih banyak pengungsi.

"Tempat penampungan yang disediakan oleh pemerintah di berbagai tempat itu sudah penuh," ujar Mahfud MD. 

Dia menjelaskan bahwa, kondisi ini terjadi karena adanya peningkatan jumlah pengungsi Rohingya, yang sebagian di antaranya disebabkan oleh tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Ada mafia TPPO-nya yang kemarin sudah ditangkap. Jadi mereka sengaja ngajak ke sini nanti dikirim kemana-mana, itu untuk jadi pekerja ilegal," ujarnya.

"Menjadi apa begitu, dilarikan dulu ke Indonesia karena tahu orang Indonesia baik baik. Jadi penampungan sudah penuh sekarang," tambah Mahfud MD.

Pemerintah kini tengah berupaya mencari tempat penampungan sementara dan sumber pembiayaan untuk hal tersebut sebelum memulangkan mereka. Mahfud menyatakan, upaya ini dilakukan demi kemanusiaan, dan pemerintah sedang mencari solusi terbaik untuk situasi ini.

Sementara Presiden Jokowi juga telah memberikan tanggapan mengenai situasi pengungsi Rohingya yang berdatangan ke Aceh. Jokowi mengakui adanya laporan tentang peningkatan jumlah pengungsi dan menyebutkan dugaan keterlibatan jaringan TPPO.

Dia mengatakan bahwa, pemerintah akan menindak tegas pelaku TPPO, namun tetap memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal. 

"Pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah ini," kata Jokowi.

Quote