Jakarta, Gesuri.id - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto mengatakan keputusan pembatalan kenaikan harga premium menunjukkan konsistensi Presiden Joko Widodo menjadikan rakyat kecil orientasi kebijakan politik ekonominya.
"Politik itu dilihat dari keputusan akhir bahwa ada dinamika di dalam penetapan harga BBM merupakan hal yang wajar. Keputusan pembatalan harga premium itu menunjukkan bahwa terkait hal strategis, rolenya memang di Presiden," kata Hasto dalam keterangan yang diterima, di Jakarta, Kamis (11/10).
Baca: Risma-Delegasi UCLG Aspac Tanam Pohon di Taman Harmoni
Hasto juga memberikan apresiasi atas keputusan Presiden Joko Widodo untuk tidak menaikkan harga premium.
"Premium bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Berbeda dengan pertamax yang lebih dikonsumsi oleh mobil-mobil mewah," kata Hasto pula.
Menurut dia, langkah ini merupakan bauran kebijakan yang sangat tepat dan menunjukkan perhatian utama Presiden Joko Widodo mengutamakan kepentingan rakyat kecil.
Hasto juga menegaskan bahwa pembatalan kenaikan harga premium tersebut senapas dengan watak kepemimpinan Presiden Jokowi yang selalu mendengarkan suara rakyat, di tempat yang paling pelosok sekalipun.
"Tradisi blusukan yang terus dilakukan Pak Jokowi telah membangun kepekaan kepemimpinan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat," katanya lagi.
Pada saat bersamaan kebijakan energi Pemerintahan Jokowi menunjukkan arah yang tepat yang ditandai dengan peningkatan kedaulatan Indonesia di bidang energi.
Baca: Prasetyo Edi Jabat Ketua TKD KIK DKI Jakarta
"Ditinjau dari kebijakan bauran energi (energy mix), maka kehadiran pembangkit listrik tenaga air, termasuk mikrohidro, panas bumi; dan pembangkit tenaga listrik Bayu untuk pertama kalinya dibangun di Indonesia dengan kapasitas 75 MW, serta kehadiran pembangkit listrik tenaga surya yang terus dikembangkan menjadi bukti menguatnya kedaulatan di bidang energi," ungkap Hasto.
Dengan demikian kenaikan harga BBM nonsubsidi, seperti pertamax menjadi Rp10.400 per liter dari Rp9.500, dan pembatalan kenaikan harga premium menunjukkan penting aspek keadilan di dalam pengaturan harga terhadap komoditas yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
