Jakarta, Gesuri.id - Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Ganjar-Mahfud) Chico Hakim memastikan pencoblosan Pilpres 2024 bebas dari kecurangan.
Saksi dan relawan Ganjar-Mahfud akan diterjunkan untuk memastikan tidak ada kecurangan dalam proses pemungutan suara.
"Selain menempatkan saksi, kami juga menempatkan relawan di tiap TPS (tempat pemungutan suara). Bukan hanya saksi yang resmi yang akan berada di sana, tentu juga akan ada pendampingan di sana karena kecurangan itu bisa saja tidak terjadi hanya di TPS," kata Chico kepada wartawan di Jakarta, Selasa (13/2).
Baca: 3 Bandara Dibangun di Era Ganjar
Selain mengandalkan kekuatan kelompok relawan, Chico berharap masyarakat juga aktif mengawasi jalannya pemungutan suara. Di luar TPS, bentuk-bentuk kecurangan seperti intimidasi dan politik uang juga perlu diwaspadai.
"Nah, ini yang akan menjadi sangat krusial. Intinya, juga kami mengajak masyarakat untuk proaktif bersuara ketika ada kecurangan," ucap Chico.
Belum lama ini, TPN Ganjar-Mahfud telah merilis aplikasi yang dinamai "Oke Mas Ganjar-Mahfud" atau OMG. Aplikasi ini dibuat agar masyarakat bisa langsung melaporkan indikasi-indikasi kecurangan dalam Pemilu 2024.
Menurut Chico, TPN Ganjar-Mahfud telah memetakan sejumlah daerah yang rawan kecurangan pemilu. "Semua daerah saat ini rawan kecurangan. Jadi, tentunya di daerah yang padat seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat, serta beberapa kota di Sumatera akan diperkuat pengawasannya. Kami memiliki cukup banyak SDM (sumber daya manusia) untuk mengawasi," ucap Chico.
Januari lalu, Themis Indonesia bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pengawasan Pemilu 2024 merilis riset untuk memetakan daerah-daerah yang rawan kecurangan pemilu. Lima provinsi yang paling rawan ialah Jawa Barat, Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, dan Sulawesi Selatan.
Baca: Ini Profil Singkat Ketua TPD Ganjar-Mahfud Provinsi Sumatera Selatan
Indikasi kerawanan tersebut dilihat dalam pengangkatan 198 pejabat kepala daerah dari Mei 2022 hingga November 2023. Adapun bentuk-bentuk kecurangan yang lazim terjadi semisal netralitas aparatur sipil negara (ASN), akurasi daftar pemilih, dan politik uang.
Selain di kota-kota besar, Chico menyebut kecurangan pemilu bisa juga terjadi di daerah pelosok yang sulit dijangkau. Ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap manipulasi surat suara di TPS dan "perjalanan" kotak suara di daerah.
"Kita memang harus mengawasi dan lebih waspada pada daerah-daerah di ujung Indonesia yang akses jalannya sulit dan lain-lain. Seperti Papua, misalnya, yang harus diwaspadai adalah perjalanan kotak suara itu," ucap Chico.
