Jakarta, Gesuri.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo membantah tuduhan saksi dari tim hukum paslon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menyebut ada satu juta Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu yang digunakan pada saat pencoblosan tanggal 17 April 2019 lalu.
"Kalau sampai ada penggelembungan, saya kira menurut saya yang saya pahami itu tidak ada," tegas Tjahjo saat ditemui di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/6).
Baca: Tuduhan DPT 'Siluman', Ini Penjelasan Mendagri
Tjahjo memastikan bahwa data kependudukan yang sudah diserahkan Kemendagri dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada bulan Desember 2019 merupakan data yang sudah ter-update dan sudah susai dengan nama serta alamat yang ada.
"Secara clean and clear data kami aman bertanggung jawab tentu itu data data penduduk yg 187 juta itu semua lengkap," ungkap Tjahjo.
Sehingga dia memastikan tidak akan ada kejadian penyalahgunaan data. Apalagi sampai ada yang bisa mencoblos hingga dua kali di dua TPS yang berbeda.
"Secara prinsip tidak ada data siluman itu tidak ada yang kami pahami. Penggandaan juga enggak-engak. Sampe dua kali orang nyoblos itu ga akan mungkin. Dimana pun. Karena itu kan by name by address itu datanya terdata dan pengitungan saksi di TPS juga ada saksinya ada fotonya ada dokumentasinya ada plenonya semua clean n clear gitu aja," papar Tjahjo.
Sebelumnya, Ketua Tim siber Badan Pemenangan Nasional (BPN), Agus Maksum menjadi saksi fakta yang diperdengarkan kesaksiannya dalam sidang lanjutan gugatan sengketa Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (19/6).
Dalam kesaksiannya di persidangan, Agus menuturkan, pihaknya juga telah menemukan lebih dari satu juta KTP palsu yang masuk dalam DPTHB2 dan dipergunakan dalam Pemilu 2019.
"Jumlah KTP palsu ada lebih dari satu juta. Saya menelusuri pada DPTHB1 dan DPTHB2, karena kami yakin ini palsu, kami tidak mengecek ke lapangan, tapi mengecek ke Dukcapil," kata Agus.
Baca: Mendagri Duga Oknum Pegawai Kemendagri 'Bermain'
Namun saat dicecar lebih juah oleh hakim MK soal metode apa yang digunakan untuk mengetahui jumlah KTP palsu, Agus kesulitan menjawab.
Total ada 13 saksi dan dua ahli yang dihadirkan oleh tim hukum 02 untuk membuktikan dalil permohonan mereka dalam sidang lanjutan gugatan sengketa Pilpres 2019 kemarin.
