Surabaya, Gesuri.id - Anggota DPRD Jawa Timur (Jatim) Armuji lebih fokus memperhatikan keluhan warga ketimbang memikirkan rekomendasi DPP PDI Perjuangan pada awal Juli mendatang.
"Biarlah urusan rekom tersebut menjadi ranah DPP PDI Perjuangan. Makom saya bersama warga saja. Memperhatikan keluhan warga Surabaya," ucap Cak Ji, sapaan Armuji, Minggu (20/6).
Mantan Ketua DPRD Surabaya dua periode tersebut enggan merespons lebih jauh terkait rekom partainya. Dia lebih suka memikirkan masalah yang tengah dihadapi warga. Utamanya dampak pandemi terhadap kehidupan warga.
Baca: Pilkada Ngada, PDI Perjuangan Gelar Survey Balon
Saat ini adalah masa transisi menjelang tata kehidupan baru atau new normal. Segala sisi dan kegiatan ekonomi warga juga mulai berjalan setelah mandek beberapa bulan.
Namun kondisi saat ini menuntut semua pihak mengedepankan kedisiplinan mengikuti pedoman protokoler kesehatan. Hal yang terkait dengan upaya memutus rantai penyebaran covid-19 selalu menjadi perhatian Cak Ji.
Mantan Ketua Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) ini menyampaikan bahwa saat ini semua pihak, pemkot dan Pemprov telah bekerja keras dan terus berupaya agar pandemi bisa diatasi.
Salah satunya adalah menghentikan atau memutus mata rantai penyebaran covid-19. Caranya mengajak dan menyadarkan masyarakat agar memperhatikan protokoler kesehatan. Mulai wajib Bermasker, cuci tangan pala sabun (atau pakai Hand sanitizer), menjaga jarak.
Sementara kantor pemerintah dan pusat keramaian wajib mengarahkan masyarakat dan pengunjung mengikuti protokoler kesehatan.
Makanya saat pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kantor Pos Kebon Rojo (Kanto Pos pusat Surabaya) antrean memanjang tanpa jarak, Cak Ji turun.
Ditemukan Kran air cuci tangan mati. "Warga harus diajak berdisiplin. Tidak seenaknya. Tapi kantor Pemerintah juga memberi contoh dan fasilifas memadai," kata Cak Ji.
Tidak hanya aktivitas warga yang abai yang langsung direpons anggota DPRD Jatim tersebut. Masalah PPDB juga menjadi perhatian Cak Ji. Jangan sampai hak masyarakat mendapat layanan pendidikan diabaikan.
Salah satu peraih suara terbanyak dalam Pileg tersebut minggu ini juga melanjutkan menemui warga untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan warga Surabaya.
"Masalah pandemi adalah masalah kemanusiaan yang harus menjadi prioritas. Lebih baik wacanakan upaya bergotong royong dan bersama-sama menghadapi corona daripada saya diminta bicarakan rekom," kata Cak Ji.
Awal Juli ini menjadi saat paling ditunggu oleh kandidat calon wali kota dan wakil wali kota dari PDI Perjuangan. Partai ini akan mengumumkan rekom (rekomendasi) dari DPP PDI Perjuangan, siapakah calon wali kota dan wakil wali kota dalam Pilwali Surabaya 9 Desember 2019.
Ada sejumlah kandidat yang berpeluang mendapat rekom partai Moncong Putih ini. Mereka sudah lebih dulu mendaftar calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya melalui penjaringan partai ini.
Ada nama Whisnu Sakti Buana (wakil wali kota Surabaya, Dyah Katarina (istri Bambang DH yang saat ini anggota DPRD Surabaya), keduanya mendaftar sebagai calon wali kota melalui DPC PDI Perjuangan selain ada nama lain. Termasuk yang ikut penjaringan di DPD PDI Perjuangan.
Baca: Rasional dan Etis, Pilkada Serentak Diundur ke Tahun 2021
Sementara Cak Ji mendaftar sebagai calon wakil wali kota. Tidak ada nama Eri Cahyadi (kepala Bappeko Surabaya) dalam penjaringan di DPC PDI Perjuangan maupun DPD Jatim. Apakah dia mendaftar langsun ke DPP PDI Perjuangan.
Sementara sudah menjadi rahasia umum, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mendukung Eri menjadi penerusnya. Saat Pilwali 2015 lalu, Risma juga tidak ikut penjaringan di DPC maupun DPD PDI Perjuangan.
Rekom PDI Perjuangan Juli besok akan turun dalam satu paket. Sudah pasangan. Formula PDI Perjuangan selalu mengusung kader dan satunya non kadet. Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya Adi Sutarwijono enggan berkomentar soal rekom tersenut.
"Kami tegak lurus dengan DPP PDI Perjuangan. Sebaiknya ditunggu saja," kata Adi.
