Surabaya, Gesuri.id - Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana menilai sosialisasi tentang Pemilihan Umum 2019 oleh KPU setempat masih minim sehingga bisa memicu tingginya angka golput di Kota Pahlawan.
"Sampai sekarang tidak ada sosialisasi KPU berupa pemasangan baliho atau spanduk di kampung-kampung. Kinerja KPU dalam pemilu kali ini bisa memicu tingginya golput karena sosialisasinya sangat kurang," kata Whisnu Sakti Buana di Surabaya, Selasa (8/1).
Baca: Rudianto Imbau Warga Babel Tidak Golput di Pemilu 2019
Selain itu, lanjut dia, berdasarkan hasil survei yang ada menyebutkan persentase masyarakat yang mengetahui akan ada pemilu anggota legislatif dan Pemilu Presiden 2019 masih relatif kecil.
"Mungkin konsep pemilu harus dievaluasi. Bicaranya pesta rakyat tetapi rakyat tidak bisa melakukan apa-apa. Begini dilarang, begitu disemprit. Batasannya terlalu banyak," kata Whisnu yang juga Wakil Wali Kota Surabaya ini.
Hal ini, menurut dia, berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya yang tidak banyak mengatur larangan bagi para calon anggota legislatif, khususnya pada masa kampanye.
"Begitu 'ngomong' pemilu, waktu gelar kampanye apa pun bebas tidak dilarang. Akan tetapi, sekarang terlalu rumit dipahami," ucapnya.
"Belum lagi," lanjut dia, "pada saat coblosan, calon pemilih menerima lima kartu suara, tentunya akan rumit lagi. Bagi warga tidak tahu pasti masuk golput." Selama ini, menurut Whisnu, masyarakat lebih banyak tahu adanya sosialisasi pemilu pada saat para caleg itu datang melakukan kampanye ke kampung-kampung.
"'Kan ini konyol. Seharusnya masyarakat tahu sendiri ini kalau sekarang sudah masuk masa pemilu. Kalau tiba-tiba ada orang baik hati masuk kampung, mesti sudah tahu kalau ini caleg," ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya Muhammad Kholid Asyadulloh mengatakan bahwa pihaknya melakukan sosialisasi dengan banyak cara, yakni bisa konvensional seperti memasang alat peraga sosialisasi (APS) atau mendatangi komunitas-komunitas.
"Yang nonkonvensional, termasuk di antaranya bekerja sama dengan wartawan dalam mewartakan pemilu," katanya.
Selain itu, lanjut dia, KPU Kota Surabaya hingga panitia pemilihan kecamatan (PPK), sampai saat ini juga wajib melakukan sosialisasi pemilu lewat media sosial, minimal Facebook dan Instagram.
Baca: Tjahjo Ajak Mahasiswa Tidak Golput di Pemilu 2019
Untuk sosialisasi konvensional, kata dia, jajaran di tingkat PPK juga berkewajiban sosialisasi ke RT/RW, atau tempat berkumpulnya masyarakat.
Mengenai pemasangan APS di kampung-kampung, Kholid mengatakan bahwa pihaknya sudah memasangnya.
"Akan tetapi, mungkin belum seluruhnya," katanya.
