Ciputat, Gesuri.id – Direktur Lingkar Madani (LIMA) yang juga aktivis 98 Ray Rangkuti, mengingatkan bahwa upaya menjadikan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional adalah bentuk politik pemutihan terhadap dosa Orde Baru. Hal ini disampaikan dalam diskusi publik “Tolak Gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto” yang digelar Forum Mahasiswa Ciputat (Formaci), Sabtu (8/11).
Ray menilai, politik memori sering digunakan untuk membentuk persepsi baru tentang masa lalu. “Kekuasaan berusaha menghapus luka dengan cara memberi gelar, padahal luka itu belum sembuh,” ujarnya.
Ia menyebut, kebijakan Orde Baru telah meninggalkan ketimpangan ekonomi dan sosial yang besar. “Kita sejahtera di Jawa karena Papua dan Kalimantan dikuras sumber dayanya. Itu bukan pembangunan, tapi perampasan,” kata Ray.
Menurutnya, klaim bahwa Soeharto membawa kemajuan hanyalah narasi semu. “Kalau benar maju, kenapa kita kalah jauh dari Korea Selatan dan Malaysia yang mulai pembangunan di era yang sama?” tanyanya.
Ray mengingatkan bahwa utang besar, eksploitasi sumber daya, dan ketimpangan struktural adalah warisan Orde Baru yang masih dirasakan hingga kini. “Jangan jadikan penindas sebagai pahlawan hanya karena ia membangun jalan,” katanya.
Ia juga menyoroti munculnya budaya pejabat yang dianggap sumber kebaikan. “Sejak Orde Baru, jabatan dipuja, kritik dimusuhi. Kultur pejabat itu masih ada sampai sekarang,” katanya.
Ray menyerukan agar mahasiswa tetap menjadi penjaga nurani bangsa. “Jangan biarkan sejarah direvisi oleh kepentingan politik yang ingin menghapus dosa masa lalu,” tegasnya.
“Menolak Soeharto jadi pahlawan adalah bagian dari menjaga akal sehat bangsa,” pungkasnya.
