Serang, Gesuri.id – Komunikasi bagi seorang pemimpin adalah elemen penting, sangat fundamental. Keterampilan komunikasi menjadi tantangan sekaligus tuntutan bagi pemimpin, apalagi seseorang itu pejabat publik.
Hal ini disampaikan oleh Tia Rahmania, M.Psi., Psikolog Anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 saat memberikan materi dalam Intermediate Training/Latihan Kader (LK II) Tingkat Nasional Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang pada Rabu (9/5) di Gedung BPSDMD Provinsi Banten.
Seringkali kita temukan, persoalan komunikasi yang dihadapi para pejabat baik pada level eksekutif maupun legislative adalah kegagapan dalam melontarkan pendapat atau gagasan maupun perkataan yang kontroversial sehingga tidak mendapatkan respon positif dari audiens atau publik.
“Mereka (pejabat) harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, harus berhati-hati, tidak nyerempet kemana-mana. Fokus saja pada pokok atau objek pembahasan. Oleh karena seorang pemimpin apalagi pejabat sebagaimana dalam teori bahwa dampak komunikasi itu bersifat irreversible”, ungkap Tia.
“Jadi penyampaian pesan yang tidak tepat atau buruk oleh komunikator, misalnya pejabat publik akan sangat merugikan dirinya karena kata-kata yang disampaikan itu sudah di tidak dapat atau sulit ditarik Kembali”, imbuhnya.
Menurut Tia, disinilah keterampilan komunikasi publik ini sangat penting, mengingat mereka dalam melaksanakan tugas-tugasnya selalu berhubungan dengan publik atau masyarakat luas, baik secara langsung maupun melalui media massa.
Lantas bagaimana dengan generasi muda? Sebagai calon-calon pemimpin masa depan, kemampuan komunikasi sangat diperlukan. “Ini harus dilatih dari sekarang, apalagi bagi mahasiswa yang sudah menjadi pemimpin di lembaganya, harus memiliki publik speaking yang bagus, agar pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh teman-teman mahasiswa lainnya.
Baik pejabat publik maupun pemimpin lembaga mahasiswa, dalam berkomunikasi setidaknya memperhatikan dua hal mendasar yaitu penguasaan masalah atau materi dan penguasaan-penyesuian bahasa.
“Seorang pejabat publik tentu harus menggunakan Bahasa yang sederhana, mudah dipahami ketika berbicara dengan petani atau nelayan, menghindari penggunaan bahasa ilmiah. Sebaliknya juga, Ketika ia berbicara di kampus misalnya, seorang pejabat juga mestinya berkomunikasi dengan baik, Bahasa yang runut, tertata, dengan menggunakan Bahasa ilmiah. Inilah konteks yang dimaksud menyesuaikan dengan latar belakang penerima pesan atau audiens sehingga bisa dipahami”, tandasnya.
“Ini juga berlaku bagi mahasiswa, bagaimana berkuminkasi itu disesuaikan dengan lawan bicara.” Tutup Tia.
