Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi ll DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi dinamika internal PDI Perjuangan Jawa Tengah terkait penundaan Konferensi Daerah (Konferda) DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah serta beredarnya kabar pengunduran diri FX Hadi Rudyatmo dari jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah.
“Kalau mundunya (FX Rudi) saya tidak tau dan belum ngerti,” kata Aria Bima di sela-sela kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di SFA Solo Baru, dikutip Kamis (18/12).
Konferda DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah yang semula dijadwalkan berlangsung beberapa hari lalu diketahui ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan. Penundaan tersebut memunculkan berbagai spekulasi, termasuk beredarnya surat pengunduran diri FX Hadi Rudyatmo di kalangan awak media.
Menanggapi penundaan Konferda tersebut, Aria Bima menilai dinamika yang terjadi di internal partai merupakan hal yang biasa dan tidak perlu disikapi secara berlebihan.
“Biasa (penundaan Konferda-red). Partai ini kan sudah matang. Dalam situasi apapun sejak 1999 sampai sekarang, PDI Perjuangan itu sudah punya pakem,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pakem yang dimiliki PDI Perjuangan mencakup mekanisme dalam menyikapi konflik internal, membangun konsensus, mengelola perbedaan pendapat, serta kepatuhan terhadap seluruh keputusan yang diambil oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
“Kami melihat dalam dinamika Konferda di Jawa Tengah ini adalah forum yang paling penting dan strategis, tidak hanya bicara soal pengurus. Pengurus itu ecek-ecek,” ujarnya.
Menurut Aria Bima, substansi utama Konferda bukan semata-mata soal pergantian atau penetapan kepengurusan, melainkan pembahasan yang lebih mendalam mengenai arah dan persoalan Jawa Tengah secara menyeluruh.
Ia menekankan pentingnya melihat aspek kultural, sosiologis, politis, serta kepentingan masyarakat Jawa Tengah secara luas, mengingat PDI Perjuangan telah memimpin provinsi tersebut selama dua dekade.
“Penundaan ini saya belum tahu persis permasalahannya, karena ini adalah keputusan Pusat. Faktor-faktor seperti apa tetapi tidak ada sesuatu yang terlalu penting dibicarakan,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa dalam tradisi partai, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Namun, ketika keputusan telah diambil oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri bersama DPP, seluruh kader wajib patuh dan menjadikan keputusan tersebut sebagai sikap final.
Lebih lanjut, Aria Bima menyampaikan keyakinannya bahwa sosok Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah ke depan tidak semata-mata harus berasal dari legitimasi kader-kader lokal Jawa Tengah, melainkan juga harus sejalan dengan kebijakan strategis DPP sebagai struktur pusat partai.
“Kalau cabang memang otonomi desentralisasinya penuh tetapi kalau DPD ini irisan, seperti Gubernur perpanjangan Pemerintah Pusat di daerah,” ungkap Aria Bima.
Ia menegaskan bahwa posisi DPD dalam struktur partai merupakan kepanjangan tangan kebijakan DPP, sehingga proses penentuan kepemimpinan di tingkat provinsi harus mencerminkan kepentingan strategis partai secara nasional, bukan hanya dinamika lokal semata.
