Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo menyoroti korupsi sebagai ‘penggerogot sistemik’ yang mengancam masa depan bangsa, termasuk dalam mitigasi bencana alam.
Pernyataan itu disampaikannya sebagai pembicara kunci dalam Seminar Nasional Refleksi Hari Anti Korupsi Sedunia bertajuk "Antiklimaks Pemberantasan Korupsi dari Persoalan Norma hingga Dampak Ekologis: Korupsi dalam Bencana Alam" di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (9/12/2025).
Dalam paparannya, secara daring, Ganjar membuka dengan data soal 25 tahun terakhir, lebih dari 1.200 pejabat dari lembaga Legislatif, Eksekutif, Yudikatif, serta pengusaha telah diproses karena korupsi.
"Fakta ini menunjukkan bahwa korupsi bukan pekerjaan atas kertas," tegasnya.
Namun, Ganjar mengkritik antiklimaks pemberantasan korupsi yang terjadi. Di satu sisi, ada harapan besar rakyat pada pemimpin yang baik saat pemilihan.
Namun, di sisi lain, kemarahan publik meluap karena janji kerap tidak ditepati.
"Kasus pemimpin korupsi. Korupsi bukan hanya soal orang jahat, bukan. Ia tumbuh dan subur karena seluruh sistem mendukungnya," ujarnya.
Ganjar pun menguraikan beberapa akar penyebab korupsi yang sistemik, yakni biaya politik yang tinggi menciptakan beban melunasi hutang kampanye setelah menang.
"Donor besar, proyek besar, kongkalikong besar, yang itu akan menjerat kita semuanya," jelasnya.
Lalu, politik uang menyebabkan kebijakan diarahkan untuk menguntungkan kelompok bisnis tertentu, bukan kepentingan publik.
"Begitulah proyek fiktif terjadi. Struktur itu merusak prinsip representasi hingga bukan rakyat yang diperjuangkan, tapi kepentingan dana kekuasaan," papar Ganjar.
Kemudian, Ganjar menyayangkan lemahnya penegakan hukum dan menurunnya efek jera. Ia berharap reformasi birokrasi dapat membawa angin segar, sekaligus mendorong penegakan hukum yang mampu menjangkau seluruh aktor, termasuk para pengendali di belakang layar.
Dia menegaskan, dampak korupsi jauh lebih luas daripada sekadar uang yang hilang dari anggaran. Korupsi, menurutnya, terwujud dalam kehidupan nyata rakyat yang sulit.
"Korupsi adalah saat jalan yang rusak tidak dibangun, bencana yang datang tidak segera direspon, layanan publik buruk, hak-hak politik dan sipil dikebiri, dan kepercayaan masyarakat langsung tumbang pada kita semuanya," tuturnya.
Dalam konteks tema seminar, Ganjar menyiratkan bahwa korupsi dalam tata kelola sumber daya alam dan anggaran penanggulangan bencana akan memperparah dampak ekologis dan penderitaan korban.
Di akhir sambutannya, Ganjar menyerukan refleksi dan perbaikan, terutama dari kalangan partai politik dan para pejabat publik.
"Ini adalah kesempatan untuk diskusi dan bertanya, bagaimana keputusan kita buat, bagaimana regulasi kita buat, bagaimana menjaga dan membangun integritas, bagaimana melatih para kepala daerah ini untuk mempunyai nilai pengawasan yang baik," ajaknya.
Seminar ini dihadiri oleh sejumlah pembicara, termasuk Praktisi Hukum Febri Diansyah, Direktur KPK 2012-2021 Giri Suprapdiono, dan Aktivis HAM Fatia Maulidiyanti, serta dihadiri puluhan mahasiswa dan ratusan pengurus Partai se-Indonesia melalui daring.
