Jakarta, Gesuri.id - Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan operasi penangkapan (penindakan), tetapi harus dibangun dari pencegahan berbasis sistem. Ia menilai bahwa fokus KPK seyogianya lebih banyak pada reformasi sistemik.
Pernyataan itu disampaikan Hasto dalam Seminar Nasional Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa (9/12).
Hasto memberikan contoh kasus di salah satu BUMN yang hampir kehilangan kontrak bernilai Triliunan Rupiah dari Australia akibat dugaan korupsi kecil senilai sekitar Rp40 miliar. Ia mengungkapkan bahwa pendekatan pencegahan, bukan penindakan spontan, justru menyelamatkan kontrak tersebut sekaligus melakukan perbaikan internal. “Ada kepentingan nasional yang harus dijaga,” kata Hasto.
Ia menjelaskan bahwa pencegahan harus dibangun melalui tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, PDI Perjuangan telah lebih dulu mempraktikkan reformasi internal dengan sistem kaderisasi, psikotes, hingga penilaian merit berbasis kompetensi. Dengan metode tersebut, biaya politik ditekan dan peluang korupsi diperkecil.
Hasto menyoroti bahwa setiap kader PDIP wajib melaporkan kekayaan, tidak boleh memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri, dan diproses ketat dalam seleksi calon kepala daerah maupun calon legislatif. Sistem internal itu, lanjutnya, telah menghasilkan kepala daerah yang berprestasi dan diakui secara nasional dalam tata kelola pemerintahan.
Ia juga memaparkan hasil disertasinya di UI yang menunjukkan bahwa ideologi dan kelembagaan partai memiliki pengaruh besar terhadap ketahanan sebuah partai. Menurutnya, partai yang tidak membangun organisasi dan nilai-nilai internal akan mudah rapuh dan rentan terhadap korupsi.
Dalam konteks nasional, Hasto menilai perlunya perubahan sistem politik, terutama sistem proporsional terbuka yang dianggap membuka ruang bagi politik uang dan nepotisme. Ia mendorong reformasi sistem pemilu agar lebih menekankan kualitas, bukan modal.
Selain itu, Hasto menegaskan pentingnya membangun komitmen bersama antar-institusi negara, khususnya penegak hukum, untuk menjalankan pencegahan korupsi secara konsisten. Setiap lembaga, menurutnya, harus memiliki nilai etika yang sama.
Hasto menutup pidatonya dengan menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan sistem, bukan sekadar aksi. “Kalau sistem dibangun kuat, korupsi tidak akan punya ruang. Kita harus berani berubah,” tutupnya.
