Ikuti Kami

Megawati Tolak Kerjasama Bermotif Dominasi Bangsa Lain 

Kerjasama yang bermotif dominasi terhadap bangsa lain, seribu persen ditentang. 

Megawati Tolak Kerjasama Bermotif Dominasi Bangsa Lain 
Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat membuka Rakernas I PDI Perjuangan tahun 2020, sekaligus peringatan Hari Ulang Tahun ke-47 PDI Perjuangan, di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Jumat (10/1). (Foto: Alvin Cahya Pratama)

Jakarta, Gesuri.id - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan dominasi pihak luar terhadap suatu bangsa dapat dimulai dari riset pembangunan yang dikendalikan oleh bangsa lain. 

Baca: Megawati: HUT PDI Perjuangan Ke-47, Babak Baru Perjuangan

Untuk itu, Ia menegaskan kerjasama yang bermotif dominasi terhadap bangsa lain, seribu persen ditentang. 

Lalu bagaimana suatu bangsa dapat berdaulat, lanjutnya, jika kebijakan pembangunan di segala bidang kehidupan mengikuti hasil riset yang tidak dilakukan oleh bangsa itu sendiri.

“Saya selalu menggelorakan perdamaian dan persahabatan antar bangsa sebagai perjuangan universal. Saya percaya, tidak ada satu bangsa pun di muka bumi ini, yang menyatakan diri sebagai bangsa merdeka, mau didikte oleh bangsa lain. Kerjasama dalam semangat keadilan dan kesejahteraan dunia, seribu persen saya sepakat,” katanya di Rakernas I PDI tahun 2020, sekaligus peringatan Hari Ulang Tahun ke-47 PDI Perjuangan, di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Jumat (10/1). 

Ia juga mengingatkan bahwa urusan riset sangat berhubungan dengan kedaulatan negara. 

“Kita seringkali abai, menganggap bahwa urusan riset tidak ada kaitannya dengan kedaulatan. Padahal di era globalisasi, pertarungan menjaga kedaulatan bangsa dan negara, tidak dapat hanya dimaknai sebagai pertarungan menjaga kedaulatan teritorial,” kata Megawati.

Baca: Di HUT PDI Perjuangan, Jokowi Kecam Uni Eropa

“Saya percaya, dalam hal ini Presiden Jokowi, beserta jajaran kabinetnya, ada dalam spirit perjuangan yang sama. Hal yang saya sampaikan, bukan gagasan dari luar, tetapi merupakan sari pati dari nilai-nilai Pancasila,” Ia menambahkan. 

Karena telah termuat dalam produk politik hukum bernama undang-undang, kata Mwegawati, artinya sahih dan sah secara hukum positif yang berlaku di tanah air. Setiap orang wajib menjalankan hukum, tanpa terkecuali.

Quote