Jakarta, Gesuri.id - Meskipun tak ikut berebut kursi ketua MPR, namun PDI Perjuangan akan mempersiapan kadernya untuk dicalonkan sebagai pimpinan tertinggi MPR RI periode 2019-2024.
"Apapun sebagai partai yang dipercaya rakyat, PDI Perjuangan juga mempersiapkan kader-kader yang terbaik untuk masuk di dalam jabatan strategis sebagai ketua MPR," ungkap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Kantor PA GMNI, Cikini, Jakarta, Senin (22/7/2019).
Meskipun demikian, Hasto mengatakan partainya tetap mengedepankan dialog dengan seluruh partai politik yang berada di parlemen. Pasalnya, dia meyakini bahwa semua parpol memiliki punya rencana strategis termasuk untuk menempatkan kader terbaiknya di MPR dan DPR.
"Tapi kita juga menyatukan diri dalam kerjasama politik, kerjasama politik itulah yang nanti akan menentukan di dalam penempatan posisi-posisi strategis, termasuk di kabinet," kata Hasto.
Hasto mengatakan PDI Perjuangan berencana mendorong pemilihan paket pimpinan MPR secara aklamasi dalam Sidang Paripurna. Menurutnya, aklamasi merupakan bagian dari sistem demokrasi yang mengedepankan kesatupaduan antara anggota DPR dan DPD.
"Aklamasi bukan sesuatu hal yang salah. Itu suatu hal yang menunjukkan kebulatan sikap dari semua anggota DPR dan DPD di dalam MPR itu," kata dia.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno menyebut ada kemungkinan tiga opsi yang muncul dalam pembentukan paket pimpinan MPR. Salah satunya adalah aklamasi.
Menurutnya hal itu dapat dilakukan apabila dalam pembahasan paket pimpinan MPR muncul seorang sosok yang dapat menjembatani seluruh kebutuhan setiap fraksi. Namun, sejumlah calon yang beredar membuat opsi aklamasi sulit dilakukan.
"Kita membutuhkan figur karena dalam reformasi ini yang masih baru Pak Taufik Kiemas 2009. Kita punya enggak figur sekaliber Pak Taufik dengan komunikasi politik yang begitu hebat menjadi jembatan kenbangsaan antar fraksi dan kelompok-kelompok yang berbeda pandangan. Jadi kita cari figur yang bisa menghadirkan aklamasi," ujar Hendrawan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019).
Hendrawan juga menambahkan bahwa partainya telah mempersiapkan nama kader yang akan diajakukan sebagai ketua MPR. Pasalnya, PDI Perjuangan memiliki agenda strategis 2019-2024 yakni amandemen terbatas UUD 1945.
Ada beberapa nama yang disebutkan Hendrawan, di antaranya Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuagan Ahmad Basarah yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua MPR, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang bakal dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada 1 Oktober nanti, serta dua Ketua DPP PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan dan Andreas Pareira.
