Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat menuturkan partainya akan menggunakan sistem demokrasi terpimpin dari tingkat DPC untuk menekan praktik politik uang atau money politics di kalangan kader.
"PDI Perjuangan memiliki pengalaman panjang dalam proses rekrutmen ketua-ketua struktur partai baik di tingkat DPC (Kota/Kabupaten) dan DPD (Provinsi). Tidak ada voting untuk mencegah money politics," kata Djarot di sela kegiatan Pembekalan dan Penguatan Antikorupsi kepada 27.802 bacaleg (DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota) dalam menghadapi Pemilu 2024 di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu.
Baca: Parta Ajak Kaum Milenial Rawat Lingkungan
Dulu, lanjut Djarot, pencalonan ketua DPC berdasarkan pada dukungan suara dari PAC (pengurus anak cabang/kecamatan) one man, one vote, one value.
"Di situlah terjadi proses transaksi, sehingga orang yang memperoleh dukungan terbanyak dari PAC atau akar ranting itulah yang akan dipilih. Untuk menjadi calon Ketua DPC bisa menghabiskan miliaran rupiah," papar Djarot.
Pola seperti itu, kata Djarot, akan diubah menggunakan pola demokrasi terpimpin.
"Dengan demokrasi terpimpin maka upaya untuk melakukan penyuapan itu tidak lagi dilakukan. Kita melakukan pendekatan secara lebih ilmiah dan bertanggung jawab. Kita lakukan psikotes, kita lihat rekam jejak, disaring, dan dikembalikan kepada mereka," terang Djarot.
Diharapkan para kader yang ada di tingkat ranting bisa memilih dan menentukan secara musyawarah mufakat.
Baca: Adian: Komisi VII Tak Bisa Diintervensi terkait PT Amman
"Saat tidak tercapai musyawarah mufakat maka pencalonan akan diambil alih oleh DPP Partai. Sehingga, proses pencalonan ketua-ketua partai dilakukan secara transparan dan tidak ada money politics," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Oleh karena itu, Djarot mengharapkan agar ketua-ketua partai di daerah menjadi tokoh-tokoh berintegritas karena dipilih berdasarkan rekam jejak yang jelas, hasil psikotes, dan musyawarah mufakat.
"Sistem demokrasi kita masih menggunakan one man, one vote, one value dengan sistem proporsional terbuka. Oleh sebab itu biaya politik yang sangat tinggi membuka peluang lebar bagi siapapun yang terpilih bagi calon kepala daerah dan bacaleg akan melakukan money politics," tuturnya.
