Jakarta, Gesuri.id – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengingatkan pentingnya semua elemen bangsa memandang sejarah yang benar dan memahami makna Pancasila sebagai spirit pembebasan bagi rakyat. Hal itu disampaikannya dalam pidato kebangsaan pada peringatan 30 tahun peristiwa penyerangan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/7/2026).
Menurut Hasto, berbagai peristiwa kekerasan atas nama negara yang kerap terjadi akibat dilupakannya sejarah dan Pancasila.
"Mengapa berbagai peristiwa kekerasan atas nama negara terjadi? Karena kita sering kali melupakan sejarah yang benar. Kita melupakan makna Pancasila dalam narasi spirit pembebasan yang digali Bung Karno dari penderitaan rakyat Marhaen," ujar Hasto, Minggu (26/7).
Dia menjelaskan bahwa sebagai bagian dari penemuan kembali kesadaran ideologis tersebut, Kepala Situation Room DPP PDIP, M. Prananda Prabowo, menginisiasi pemahaman Pancasila dan pengingatan kembali sejarah. Prananda, kata Hasto, membuat lagu khusus saat Rakernas PDIP pada Januari 2026 dengan narasi pembebasan.
"Oleh karena itulah, sebagai bagian dari penemuan kembali kesadaran ideologis tersebut, di dalam Rakernas yang lalu pada 10 Januari 2026, Mas Prananda Prabowo—Kepala Situation Room—menginisiasi agar kita bisa memahami Pancasila dengan narasi pembebasan bagi rakyat Marhaen," ungkapnya.
"Partai kemudian memperkenalkan, yang diawali pada 10 Januari 2026, lagu 'Bung Karno Bapak Marhaenis' yang kemudian diluncurkan secara resmi pada 30 Mei lalu," sambung Hasto.
Menurut Hasto, lagu tersebut menggambarkan DNA dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang sejalan dengan pemikiran Bung Karno. Namun, perjalanan sejarah mencatat adanya tekanan politik pada masa Orde Baru yang membuat PNI mencabut gelar Bung Karno sebagai Bapak Marhaenis, hingga akhirnya PNI dilebur menjadi PDI pada 10 Januari 1973.
"Lagu ini menggambarkan DNA dari PNI, tetapi ketika kekuasaan Orde Baru dalam konsolidasi kekuasaannya, pada Kongres PNI tahun 1967, atas tekanan rezim otoriter, PNI secara sengaja mencabut gelar Bung Karno Bapak Marhaenis," ujarnya.
"Itu menggambarkan bahwa ketertundukan PNI sampai menjauhkan diri dari pendirinya, kemudian PNI dilebur menjadi PDI pada 10 Januari 1973. Meskipun sudah tunduk pada kekuasaan dan menghilangkan DNA PNI dari pendirinya, PNI tetap saja dihilangkan," jelas Hasto.
Dari rekam jejak sejarah tersebut, Hasto menekankan pesan utama mengenai dampak dari sikap tunduk terhadap tekanan dan intimidasi kekuasaan.
"Pelajaran moral yang terpenting adalah bahwa ketertundukan dalam intimidasi kekuasaan itu hanya melahirkan keterpurukan politik," tegasnya.
