Jakarta, Gesuri.id - Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) dari berbagai kota dan kabupaten mengikuti acara focus group discussion (FGD) di Kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, di Surabaya, Minggu (27/5).
FGD membahas peristiwa kerusuhan 27 Juli (Kudatuli) 1996 sebagai era transisi otoriter menuju demokrasi.
Baca: Ganjar Tegaskan Negara Tak Boleh Kalah
Ketua DPD Repdem Jawa Timur, Machfud Husairi dalam acara itu menegaskan, proses berdemokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini bukan tersaji begitu saja.
“Demokrasi saat ini bukan warisan, tapi diperjuangkan. Peristiwa Kudatuli adalah fakta tak terbantahkan, bagaimana membuka jalan demokrasi tidaklah mudah. Dihadang dengan kekerasan,” kata Mahfud Husairi.
Aktivis 98 yang kini jadi anggota DPRD Kota Pasuruan ini menambahkan, peristiwa Kudatuli tidak untuk sekadar dikenang.
“Kita hadir di sini untuk mewarisi semangat dalam menjaga dan menegakkan demokrasi seperti terkandung dalam peristiwa Kudatuli,” imbuhnya.
Pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Repdem, Abdi Edison yang hadir pada acara itu mengingatkan, Repdem lahir dari upaya pembelaan terhadap rakyat kecil melawan penindasan.
“Repdem punya sejarah panjang dan memiliki kesadaran yang sama dalam memperjuangkan demokrasi, memperjuangkan kaum wong cilik atau marhaen,” kata Abdi Edison.
"Peristiwa Kudatuli menjadi simbol politik atas kesadaran masyarakat dalam melawan penindasan. Semangat dan nilai-nilai perjuangan di dalamnya, mesti kita serap,” tambahnya.
Baca: Ganjar Pranowo Ajak Kepala Daerah Praktek Pancasila
Rangkaian peristiwa Kudatuli bermula dari terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI dalam Kongres Luar Biasa di Surabaya pada 1993. Hal tersebut tidak direstui penguasa saat itu.
Hingga terjadi kongres tandingan di Medan. Massa pendukung kongres kemudian menyerbu kantor DPP PDI di Jl Diponegoro Jakarta pada 27 Juli 1996. Kerusuhan meluas menyebabkan jatuhnya korban jiwa, luka hingga hilang tak ditemukan sampai kini.
