Metro, Gesuri.id – DPC PDI Perjuangan Kota Metro terus memperkuat komitmennya dalam memberikan pendampingan hukum gratis bagi masyarakat. Langkah nyata ini diwujudkan melalui pengoptimalan Posko Bantuan Hukum (Posbakum) setiap hari Jumat, serta rencana penataan ulang kepengurusan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) tingkat kota.
Posbakum yang telah beroperasi sejak awal Mei 2026 ini menjadi ruang konsultasi hukum gratis tanpa memandang latar belakang politik, suku, agama, maupun status sosial warga.
Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPC PDI Perjuangan Kota Metro, Tommy Gunawan, menyatakan bahwa posko ini merupakan bentuk nyata keberpihakan partai terhadap masyarakat kecil (wong cilik) yang kerap kesulitan mengakses keadilan.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Menurut Tommy, gerakan ini berakar dari nilai-nilai Marhaenisme yang menjadi ideologi perjuangan partai, yaitu memastikan struktur partai hadir membela rakyat saat berhadapan dengan persoalan hukum.
"Posko ini bukti bahwa partai tidak pernah absen dari perjuangan rakyat. Kami hadir setiap Jumat, bukan hanya saat pemilu, karena keadilan hukum adalah hak rakyat yang tidak boleh ditawar," tegas Tommy, Jumat (3/7/2026).
Sejak dibuka, Posbakum Metro telah menerima berbagai pengaduan masyarakat, mulai dari perkara perdata, sengketa administrasi, hingga pendampingan kasus pidana. Salah satu fokus advokasi yang saat ini tengah dikawal adalah persoalan para petani yang terdampak proyek strategis nasional di wilayah Metro Selatan.
Tidak berhenti pada pelayanan rutin, DPC PDI Perjuangan Kota Metro kini tengah mempersiapkan langkah strategis dengan melakukan penyegaran organisasi melalui perombakan kepengurusan BBHAR.
Langkah taktis ini diambil agar seluruh aktivitas bantuan hukum berada di bawah kelembagaan resmi yang lebih kuat, terstruktur, dan memiliki jangkauan pelayanan yang lebih luas hingga ke tingkat akar rumput.
Penataan ini juga merupakan amanat langsung dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Baca: Ini 7 Fakta Unik & Menarik Tentang Ganjar Pranowo
Tommy menekankan bahwa perombakan kepengurusan BBHAR bukan sekadar pergantian personel, melainkan upaya mendongkrak kapasitas organisasi dalam menjawab kompleksitas persoalan hukum di masyarakat. Lembaga ini diharapkan menjadi wadah sinergi bagi para advokat, akademisi, dan kader partai.
"BBHAR akan menjadi kekuatan resmi yang berdiri kokoh di belakang setiap perjuangan hukum rakyat; terstruktur, profesional, dan tidak akan pernah surut," ujarnya.
Melalui konsistensi Posbakum dan penguatan BBHAR, DPC PDI Perjuangan Kota Metro ingin menegaskan bahwa kerja-kerja politik tidak berhenti pada kontestasi elektoral semata, melainkan terus diwujudkan melalui pelayanan langsung demi tegaknya keadilan bagi warga negara.
