Jakarta, Gesuri.id - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon menyatakan siap mengawal dan mematuhi seluruh arahan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terkait pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini diambil menyusul adanya surat resmi dari DPP PDI Perjuangan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meminta data keterlibatan kader dalam program tersebut.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon, Rudiana, SE., M.Ap., menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses klarifikasi dan verifikasi data kepada pengurus pusat.
"Kami menunggu instruksi selanjutnya dari DPP. Semua proses terkait permintaan data kepada BGN menjadi kewenangan DPP dan kami akan mengikuti arahan yang diberikan," ujar Rudiana, Rabu (1/7).
Pria yang akrab disapa Rudi ini tidak menampik adanya desas-desus mengenai dugaan keterlibatan sejumlah kader partai, termasuk anggota DPRD, dalam pelaksanaan program MBG di daerah. Namun, ia menekankan bahwa kabar tersebut sejauh ini belum bisa dibuktikan kebenarannya.
"Selama ini saya hanya mendengar rumor ada kader, termasuk anggota dewan dari PDI Perjuangan yang mempunyai (proyek) MBG. Tapi itu baru sebatas rumor dan sangat sulit dibuktikan," katanya.
Menurut Rudi, kepastian mengenai keterlibatan kader hanya bisa divalidasi melalui data resmi yang dikantongi oleh BGN. Oleh karena itu, ia mendukung langkah tegas DPP untuk membuka data tersebut demi transparansi internal.
"Kalau memang ada, nanti pembuktiannya akan terlihat dari data yang dimiliki BGN. Jadi semuanya kami serahkan kepada DPP untuk menindaklanjutinya," pungkas Rudi.
Sebelumnya, DPP PDI Perjuangan melayangkan surat resmi bernomor 553/EX/DPP/VI/2026 tertanggal 22 Juni 2026 kepada Kepala BGN. Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.
Langkah ini diambil sebagai bentuk pengawasan ketat dan deteksi dini terhadap seluruh kader PDI Perjuangan se-Nusantara yang diduga ikut bermain dalam pelaksanaan program MBG.
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa permintaan data ini merupakan tindak lanjut dari instruksi partai sebelumnya. DPP PDIP secara tegas telah melarang seluruh kader di tiga pilar partai—baik di struktur organisasi, legislatif (DPR/DPRD), maupun eksekutif (kepala daerah)—untuk memanfaatkan program Makan Bergizi Gratis demi meraup keuntungan finansial atau material pribadi.
