Jakarta, Gesuri.id — Jajaran anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Depok mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) legislatif daerah tingkat provinsi serta kabupaten/kota se-Jawa Barat yang digelar di Hotel Novotel Mangga Dua Square, Jakarta, 5–8 November 2026.
Sekretaris DPC PDI Perjuangan sekaligus Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Depok, Imam Turidi, mengungkapkan bahwa forum tersebut mengupas secara mendalam berbagai isu krusial tata kelola pemerintahan, dengan fokus utama pada mitigasi risiko korupsi dan penguatan fungsi pengawasan.
“Dalam Bimtek ini, kami mendapatkan materi komprehensif mengenai tata kelola dan pencegahan risiko korupsi yang menjadi tantangan utama di daerah,” ujar Imam Turidi saat dikonfirmasi, Jumat (6/11/2026).
Baca: Ganjar Pranowo: Dari Pengacara hingga Gubernur
Politisi yang akrab disapa IT ini menjelaskan, salah satu poin penting yang ditekankan dalam materi tersebut adalah urgensi memperkuat pengawasan sejak dini.
Menurutnya, kerentanan terbesar dalam birokrasi sering kali bukan disebabkan minimnya program kerja, melainkan kegagalan program dalam menjangkau dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Risiko terbesar dalam tata kelola pemerintahan bukanlah kekurangan program, melainkan kegagalan program itu sendiri dalam mencapai sasaran,” tegas sosok yang juga dikenal dengan sebutan “Dewan SKTM” tersebut.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pengawasan legislatif tidak boleh sekadar bersifat reaktif atau menunggu munculnya masalah di kemudian hari.
Sistem pencegahan yang ketat harus sudah dirancang sejak tahap perencanaan, penyusunan anggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi akhir.
Baca: Ini 7 Fakta Unik & Menarik Tentang Ganjar Pranowo
Melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang melekat pada DPRD, Fraksi PDI Perjuangan Kota Depok berkomitmen memastikan setiap kebijakan serta alokasi anggaran memiliki indikator kinerja yang terukur dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Setiap anggaran yang disusun wajib memiliki dasar perencanaan yang jelas dan manfaat nyata. Depok yang bersih bukan hanya soal bebas dari korupsi, melainkan bagaimana menghadirkan pelayanan publik yang adil, berkualitas, dan berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.
Kegiatan Bimtek ini turut dihadiri oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Depok yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Hj. Yuni Indriany, serta jajaran anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Depok seperti Indah Ariani, Hendrik Tangke Alo, Frans Samosir, dan Ikravany Hilman.
