Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani memastikan PDI Perjuangan selalu taat aturan dan mendukung upaya pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pernyataan Puan itu terkait dengan dugaan suap terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan yang diduga melibatkan Caleg PDI Perjuangan Harun Masiku.
Baca: Melalui Rakernas, Pemuda Katholik Siap Tingkatkan SDM
"Kami menghormati proses hukum yang berjalan dan berlaku. Jadi kami ikuti proses tersebut," kata Puan di Jakarta, Sabtu (11/1).
Meski begitu, Puan mengingatkan bahwa partai politik juga berwenang untuk menentukan pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR RI. Namun, semua wewenang itu selalu berdasarkan amanat perundang-undangan dan aturan yang berlaku.
Dia mencontohkan PAW DPR RI yang dilakukan PDI Perjuangan untuk menggantikan Juliari Batubara dan Yasonna Laoly sebagai anggota DPR. Juliari diketahui dilantik menjadi Menteri Sosial, sedangkan Yasonna diangkat sebagai Menteri Hukum dan HAM.
Puan menekankan proses PAW terhadap dua orang itu telah melalui tahapan dan amanat perundang-undangan yang berlaku.
"Karena beliau berdua itu dari PDI Perjuangan, kemudian ditugaskan masuk di dalam kabinet," tegas Puan.
Baca: Rakernas I, PDI Perjuangan Bagikan Buku Mustika Rasa
Puan Maharani pun memastikan PDI Perjuangan tetap solid. Kasus yang melibatkan Harun Masiku itu tidak akan mengganggu kinerja partai.
"PDI Perjuangan solid. PDI Perjuangan tetap dalam posisinya sebagai partai pemenang pemilu. Kami akan menjalankan semua hal terkait sinergi antara pemerintah dengan parpol. Dan hal terkait dengan oknum dan kasus per kasus tidak akan mempengaruhi gerak langkah partai untuk bisa bersama rakyat," kata Puan.
