Ikuti Kami

Rakernas V PDI Perjuangan Minta Pemerintah Kelarkan IKN, Tapi Harus Selesaikan Sengketa Tanah Adat dengan Rasa Keadilan

Rakernas V PDI Perjuangan juga  mendesak pemerintah untuk menghentikan deforestasi dengan melakukan moratorium alih fungsi lahan hutan.

Rakernas V PDI Perjuangan Minta Pemerintah Kelarkan IKN, Tapi Harus Selesaikan Sengketa Tanah Adat dengan Rasa Keadilan

Jakarta, Gesuri.id - Isu lingkungan hidup menjadi salah satu poin yang disorot dalam rekomendasi eksternal yang dihasilkan sekaligus dibacakan dalam penutupan rapat kerja nasional (Rakernas) V PDI Perjuangan yang digelar di Beach City International Stadium, Ancol Jakarta, Minggu (26/5).

Bertindak untuk menyampaikan hasil rekomendasi eksternal, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang politik Puan Maharani. Ia menyampaikan bahwa Rakernas V Partai mencermati bahwa persoalan pemanasan global telah menciptakan kerusakan ekologi berupa kenaikan suhu bumi, kekeringan ekstrim, banjir dan tanah longsor.

Krisis iklim ini juga menimbulkan kepunahan keanekaragaman hayati, badai, tenggelamnya pulau-pulau kecil dan intrusi air laut, serta dampak sosial berupa krisis pangan dan kelaparan, krisis air, wabah penyakit, dan berbagai dampak sosial lainnya. 

"Rakernas V Partai mendesak pemerintah untuk mengimplementasikan secara serius kebijakan Net Zero Emission dengan transisi energi terbarukan, penghematan energi, dan kerjasama global melalui Perencanaan Transisi Energi yang Berkeadilan (Just Energy Transition Plan)," kata Puan.

Rakernas V PDI Perjuangan juga  mendesak pemerintah untuk menghentikan deforestasi dengan melakukan moratorium alih fungsi lahan hutan dan penggundulan hutan.

"Serta mendorong reforestasi lahan hutan yang terdegradasi, termasuk ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, dan tanah berlumpur di sepanjang pantai (wet land)," ujarnya.

Dalam poin rekomendasi eksternal selanjutnya juga Rakernas V PDI Perjuangan turut menyinggung soal program kerja pemerintah terkait Ibu Kota Nusantara (IKN). Ada beberapa poin yang direkoemdasikan kepada pemerintah terkait hal ini.

"Rakernas V Partai mendorong penyelesaian Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, dan mendesak pemerintah untuk menyelesaikan sengketa tanah adat dengan penuh rasa keadilan," tutur Ketua DPR RI itu.

Quote